Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan menyarankan pembangunan poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin secara bertahap.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengungkapkan saran itu di sela-sela rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) legislatif tersebut dengan Tim Anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat di Banjarmasin, Rabu.
Politisi muda Partai Gerindra itu menerangkan, saran atau usulan pembanguna poliklinik pada RSUD Ulin tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun 2016 dan 2017.
Alasan pembangunan poliklinik tersebut secara bertahap atau melalui dua tahun anggaran itu, antara lain karena pembiayaan yang besar yaitu mencapai Rp200 miliar, sementara besaran APBD terbatas dan masih ada pembangunan lain yang juga memerlukan dana.
Selain itu, untuk mengurangi kegaduhan, serta kemungkinan tidak terselesaikan tepat waktu, sebagaimana pengalaman lalu, lanjut Lutfi yang juga anggota Banggar DPRD Kalsel.
"Pokoknya pembangunan berupa fisik ke depan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprov yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Kalsel, kami mita harus realistis, efesien dan efektif," demikian Lutfi Saifuddin.
Sementara dari pihak eksekutif, terutama direksi RSUD Ulin mengusulkan/berencana membangun poliklinik pada rumah sakit terbesar dan termegah milik Pemprov tersebut secara sekaligus atau satu tahun anggaran 2016.
Pembangunan poliklinik tersebut sebagai antisipasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan semakin bertambah pasien, seiring gencarnya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemprov yang disertai semua SKPDnya itu membahas RAPBD Kalsel tahun 2016, dengan rancangan belanja Rp5 triliun lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengungkapkan saran itu di sela-sela rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) legislatif tersebut dengan Tim Anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat di Banjarmasin, Rabu.
Politisi muda Partai Gerindra itu menerangkan, saran atau usulan pembanguna poliklinik pada RSUD Ulin tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun 2016 dan 2017.
Alasan pembangunan poliklinik tersebut secara bertahap atau melalui dua tahun anggaran itu, antara lain karena pembiayaan yang besar yaitu mencapai Rp200 miliar, sementara besaran APBD terbatas dan masih ada pembangunan lain yang juga memerlukan dana.
Selain itu, untuk mengurangi kegaduhan, serta kemungkinan tidak terselesaikan tepat waktu, sebagaimana pengalaman lalu, lanjut Lutfi yang juga anggota Banggar DPRD Kalsel.
"Pokoknya pembangunan berupa fisik ke depan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprov yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Kalsel, kami mita harus realistis, efesien dan efektif," demikian Lutfi Saifuddin.
Sementara dari pihak eksekutif, terutama direksi RSUD Ulin mengusulkan/berencana membangun poliklinik pada rumah sakit terbesar dan termegah milik Pemprov tersebut secara sekaligus atau satu tahun anggaran 2016.
Pembangunan poliklinik tersebut sebagai antisipasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan semakin bertambah pasien, seiring gencarnya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemprov yang disertai semua SKPDnya itu membahas RAPBD Kalsel tahun 2016, dengan rancangan belanja Rp5 triliun lebih.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015