Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy menyatakan, komisinya sampai saat ini belum membahas rencana bantuan gubernur provinsi setempat sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan rumah sakit Kota Banjarmasin.
"Apa yang mau dibahas? Karena sampai saat ini tidak mengetahui rencana bantuan untuk membangun rumah sakit (RS) Sultan Suriansyah, milik pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin tersebut," katanya di Banjarmasin, Rabu.
"Kita sudah meminta staf komisi untuk mengecek, apakah ada profosal pembangunan RS Suriansyah itu masuk ke DPRD Kalsel. Ternyata tidak ada, baik saat DPRD Kalsel periode lalu dan terlebih pada periode sekarang," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu memperkirakan, rencana bantuan tersebut berupa lisan dari gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Namun, ungkap Yazidie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel itu, rencana bantuan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat belum ditindaklanjuti secara administratif, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu sependapat dengan rencana bantuan Pemprov setempat untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah Banjarmasin.
Karena, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, keberadaan rumah sakit tersebut merupakan kebutuhan orang banyak dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.
"Tapi bantuan tersebut tak memungkinkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2016, serta realisasi sekaligus. Apalagi nilainya Rp200 miliar itu tergolong besar," katanya.
Ia menyarankan, agar Pemkot Banjarmasin segera memohon bantuan kepada Pemprov Kalsel untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah tersebut, sehingga bisa bahan pembahasan DPRD provinsi, untuk dapat masuk dalam APBD 2017.
"Sebab jika tanpa permohonan/profosal, mana mungkin DPRD Kalsel bisa melakukan pembahasan. Karena permohonan/profosal itulah yang menjadi bahan kami untuk melalukan pembahasan," demikian Yazidie.
Pemkota Banjarmasin, kini sedang membangun rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di ibukota Kalsel atau kota berjuluk seribu sungai tersebut.
Pasalnya dari 13 kabupaten/kota di Kalsel hanya Pemkota Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit. Sementara Pemprov setempat memiliki empat rumah sakit.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Apa yang mau dibahas? Karena sampai saat ini tidak mengetahui rencana bantuan untuk membangun rumah sakit (RS) Sultan Suriansyah, milik pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin tersebut," katanya di Banjarmasin, Rabu.
"Kita sudah meminta staf komisi untuk mengecek, apakah ada profosal pembangunan RS Suriansyah itu masuk ke DPRD Kalsel. Ternyata tidak ada, baik saat DPRD Kalsel periode lalu dan terlebih pada periode sekarang," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu memperkirakan, rencana bantuan tersebut berupa lisan dari gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Namun, ungkap Yazidie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel itu, rencana bantuan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat belum ditindaklanjuti secara administratif, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu sependapat dengan rencana bantuan Pemprov setempat untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah Banjarmasin.
Karena, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, keberadaan rumah sakit tersebut merupakan kebutuhan orang banyak dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.
"Tapi bantuan tersebut tak memungkinkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2016, serta realisasi sekaligus. Apalagi nilainya Rp200 miliar itu tergolong besar," katanya.
Ia menyarankan, agar Pemkot Banjarmasin segera memohon bantuan kepada Pemprov Kalsel untuk pembangunan RS Sultan Suriansyah tersebut, sehingga bisa bahan pembahasan DPRD provinsi, untuk dapat masuk dalam APBD 2017.
"Sebab jika tanpa permohonan/profosal, mana mungkin DPRD Kalsel bisa melakukan pembahasan. Karena permohonan/profosal itulah yang menjadi bahan kami untuk melalukan pembahasan," demikian Yazidie.
Pemkota Banjarmasin, kini sedang membangun rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di ibukota Kalsel atau kota berjuluk seribu sungai tersebut.
Pasalnya dari 13 kabupaten/kota di Kalsel hanya Pemkota Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit. Sementara Pemprov setempat memiliki empat rumah sakit.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015