Balangan - (Antaranews Kalsel) - Sesuai aturan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem penjaringan untuk pengisian jabatan strategis seperti kepala dinas atau badan akan diberlakukan sistem lelang jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Supiani mengatakan, sistem penjaringan atau pengisian jabatan kepala dinas maupun badan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.
Kedepan, pengisian jabatan tingkat eselon II (Kepala Dinas) di Pemerintahan Kabupaten Balangan, akan mengunakan sistem pengujian dan test secara terbuka atau sering disebut lelang jabatan.
"Dengan sistem lelang ini, diharapkan bisa meningkatkan kinerja layanan publik di pemerintahan. Sebab selama ini, banyak jabatan kepala dinas atau jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak menguasai bidang tersebut atau bukan ahlinya," ujarnya.
Sistem penjaringan terbuka ini, kata dia, sesuai dengan tata aturan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai koridor yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Sesuai aturan ASN ini maka pengisian jabatan dilakukan seleksi terbuka dimana para pegawai dari berbagai daerah yang mencukupi syarat berhak ikut berkompetisi," bebernya.
Jadi nantinya, menurut dia, kepala daerah tidak bisa merekomendasikan seorang pegawai untuk menjabat sebagai kepala SKPD, kepala Badan maupun pejabat penting lainnya yang tingkat kepangkatannya selevel eselon II.
"Bupati tidak bisa main tunjuk untuk penempatan jabatan strategis setingkat eselon II. Selain itu, ada kemungkinan seleksi terbuka ini menambah persaingan perebutan kursi jabatan, serta menimbulkan kemungkinan diduduki oleh orang yang bukan merupakan putera daerah," ungkapnya.
Pun demikian, ia menambahkan, dengan sistem ini, maka semua jabatan strategis dan jabatan kepala dinas akan diisi oleh orang yang tepat dan memiliki kapabilitas mumpuni.
"Jadi pengisian jabatan tidak hanya tergantung senioritas tetapi juga kemampuan dan integritasnya dengan begitu maka akan terbentuk pemerintahan yang baik," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Supiani mengatakan, sistem penjaringan atau pengisian jabatan kepala dinas maupun badan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.
Kedepan, pengisian jabatan tingkat eselon II (Kepala Dinas) di Pemerintahan Kabupaten Balangan, akan mengunakan sistem pengujian dan test secara terbuka atau sering disebut lelang jabatan.
"Dengan sistem lelang ini, diharapkan bisa meningkatkan kinerja layanan publik di pemerintahan. Sebab selama ini, banyak jabatan kepala dinas atau jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak menguasai bidang tersebut atau bukan ahlinya," ujarnya.
Sistem penjaringan terbuka ini, kata dia, sesuai dengan tata aturan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai koridor yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Sesuai aturan ASN ini maka pengisian jabatan dilakukan seleksi terbuka dimana para pegawai dari berbagai daerah yang mencukupi syarat berhak ikut berkompetisi," bebernya.
Jadi nantinya, menurut dia, kepala daerah tidak bisa merekomendasikan seorang pegawai untuk menjabat sebagai kepala SKPD, kepala Badan maupun pejabat penting lainnya yang tingkat kepangkatannya selevel eselon II.
"Bupati tidak bisa main tunjuk untuk penempatan jabatan strategis setingkat eselon II. Selain itu, ada kemungkinan seleksi terbuka ini menambah persaingan perebutan kursi jabatan, serta menimbulkan kemungkinan diduduki oleh orang yang bukan merupakan putera daerah," ungkapnya.
Pun demikian, ia menambahkan, dengan sistem ini, maka semua jabatan strategis dan jabatan kepala dinas akan diisi oleh orang yang tepat dan memiliki kapabilitas mumpuni.
"Jadi pengisian jabatan tidak hanya tergantung senioritas tetapi juga kemampuan dan integritasnya dengan begitu maka akan terbentuk pemerintahan yang baik," tutupnya.
Editor : Roly Supriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015