Dua organisasi kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) HSS dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kandangan, menyambut baik pemindahan Ibu Kota Negara dari pulau Jawa ke Kalimantan.
Ketua KNPI HSS, M Rezki, di Kandangan, Kamis (3/2), mengatakan persetujuannya dengan pemindahan IKN, disamping sudah menjadi keputusan pemerintah saat ini, dan pastinya sudah mengkajinya, baik dampak baik atau pun buruknya,
"Dan juga ketika IKN pindah maka Kalimantan akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, yang tentunya akan berdampak baik pula untuk warga Kalimantan sendiri," katanya, saat memberikan keterangan.
Baca juga: Bappenas : Bentuk pemerintahan IKN berdasar konstitusi
Dijelaskan dia, yang penting perlu ditekankan bahwa bukan Kalimantan yang meminta IKN ke Kalimantan, jadi semua adat budaya yang ada harus tetap dipertahankan, serta perlu diatur dan dilindungi dalam peraturan pemerintah yang sah sebagai payung hukumnya.
Ketua Umum HMI Cabang Kandangan, Nor Alia, juga menyampaikan pendapatnya mengenai pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke pulau Kalimantan atau lebih tepatnya ke Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut dia, sebelumnya karena isu ini memang sudah lama dan waktu itu pihaknya sempat mengadakan kajian dengan diskusi, mendatangkan narasumber dan lainnya, dan mengkaji bersama teman-teman mahasiswa dan teman-teman HMI Cabang Kandangan.
"Tentunya karena kita di sini sebagai mahasiswa tidak bisa langsung sepakat begitu saja, dengan apa yang diputuskan pemerintah, di sini kita berusaha mencari data dan fakta urgensinya ibukota negara ini dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan," katanya.
Kemudian di sini pihaknya mendapati beberapa beberapa data beberapa isu yang memang mengharuskan ibukota ini dipindah, karena salah satunya itu adalah isu lingkungan, yang mana memang sudah mengharuskan ibukota dipindahkan.
Seperti untuk penduduk sendiri di Pulau Jawa itu terkonsentrasi sangat banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, begitu pun mengenai pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan sebagaimana yang dilihat kalau di Jakarta dan di Kalimantan itu sangat jauh berbanding terbalik.
Baca juga: Gubernur Sahbirin Noor optimistis Kalsel masa depan pangan nasional dan IKN baru
Istilahnya di Jakarta itu adalah kota yang mungkin sudah sangat maju, dengan ekonomi yang sudah sangat baik, sedangkan di pulau-pulau lainnya ini tidak hanya di Kalimantan masih belum berkembang maksimal, baik dari segi pembangunan, segi ekonomi dan lain sebagainya.
"Jadi kiranya dengan pemindahan ibukota negara ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerintah, melakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi dan lainnya untuk masyarakat Indonesia," katanya.
Ditambahkan dia, merasa pemindahan ibukota negara ini akan berdampak sangat baik, tidak hanya untuk masyarakat di Kalimantan sendiri, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua KNPI HSS, M Rezki, di Kandangan, Kamis (3/2), mengatakan persetujuannya dengan pemindahan IKN, disamping sudah menjadi keputusan pemerintah saat ini, dan pastinya sudah mengkajinya, baik dampak baik atau pun buruknya,
"Dan juga ketika IKN pindah maka Kalimantan akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, yang tentunya akan berdampak baik pula untuk warga Kalimantan sendiri," katanya, saat memberikan keterangan.
Baca juga: Bappenas : Bentuk pemerintahan IKN berdasar konstitusi
Dijelaskan dia, yang penting perlu ditekankan bahwa bukan Kalimantan yang meminta IKN ke Kalimantan, jadi semua adat budaya yang ada harus tetap dipertahankan, serta perlu diatur dan dilindungi dalam peraturan pemerintah yang sah sebagai payung hukumnya.
Ketua Umum HMI Cabang Kandangan, Nor Alia, juga menyampaikan pendapatnya mengenai pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke pulau Kalimantan atau lebih tepatnya ke Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut dia, sebelumnya karena isu ini memang sudah lama dan waktu itu pihaknya sempat mengadakan kajian dengan diskusi, mendatangkan narasumber dan lainnya, dan mengkaji bersama teman-teman mahasiswa dan teman-teman HMI Cabang Kandangan.
"Tentunya karena kita di sini sebagai mahasiswa tidak bisa langsung sepakat begitu saja, dengan apa yang diputuskan pemerintah, di sini kita berusaha mencari data dan fakta urgensinya ibukota negara ini dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan," katanya.
Kemudian di sini pihaknya mendapati beberapa beberapa data beberapa isu yang memang mengharuskan ibukota ini dipindah, karena salah satunya itu adalah isu lingkungan, yang mana memang sudah mengharuskan ibukota dipindahkan.
Seperti untuk penduduk sendiri di Pulau Jawa itu terkonsentrasi sangat banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, begitu pun mengenai pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan sebagaimana yang dilihat kalau di Jakarta dan di Kalimantan itu sangat jauh berbanding terbalik.
Baca juga: Gubernur Sahbirin Noor optimistis Kalsel masa depan pangan nasional dan IKN baru
Istilahnya di Jakarta itu adalah kota yang mungkin sudah sangat maju, dengan ekonomi yang sudah sangat baik, sedangkan di pulau-pulau lainnya ini tidak hanya di Kalimantan masih belum berkembang maksimal, baik dari segi pembangunan, segi ekonomi dan lain sebagainya.
"Jadi kiranya dengan pemindahan ibukota negara ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerintah, melakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi dan lainnya untuk masyarakat Indonesia," katanya.
Ditambahkan dia, merasa pemindahan ibukota negara ini akan berdampak sangat baik, tidak hanya untuk masyarakat di Kalimantan sendiri, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022