Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan warga masyarakat provinsinya tidak terprovokasi masalah Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya.

"Persoalan IKN biar pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurusnya," ujar anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu, usai rapat paripurna Dewan provinsi tersebut di Banjarmasin, Rabu (26/1/22).

Rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK itu dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RPJMD provinsi tersebut Tahun 2021 - 2026.

"Kita berharap dengan adanya IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) banyak mendatangkan dampak positif bagi kemajuan daerah dan masyarakat di provinsi kita," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang berbatasan dengan provinsi tetangga tersebut.

Menurut wakil rakyat yang berpenampilan atletis itu, pemerintah harus atau Presiden Jokowi tentu sudah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan IKN baru di Kaltim.

"Tapi kalau kita terprovokasi kemungkinan tidak menghasilkan apa-apa dengan keberadaan IKN baru di provinsi tetangga tersebut," ujar laki-laki kelahiran Banjarmasin Tahun 1975 yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu.

"Kita doakan saja semoga IKN tersebut segera terealisasi dan mendatangkan kemajuan pembangunan Kalsel, terutama dalam hal pendapatan serta kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Menurut dia, hal-hal yang bernada negatif dari orang-orang yang akan menggagalkan IKN tersebut akan hilang dengan sendirinya.

"Apalagi pemerintah pusat terus bekerja keras guna terwujudnya IKN baru di Kaltim," demikian Paman Yani.


 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022