Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan akses lebih mudah kepada disabilitas, Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) segera merevitalisasi bangunan MPP, Senin (24/1).
Rencana tersebut terungkap di acara paparan dokumen studi kelayakan pengembangan Mal Pelayanan Publik untuk dibawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan di Aula Bahalap Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dalam paparan tersebut dibahas kelengkapan dan kondisi terakhir dari perencanaan revitalisasi MPP sebelum diajukan dan disetujui Kementrian.
Kepala Dinas PU Abrar memaparkan atas hasil studi banding sebelumnya, arahan Kementrian dan kondisi di lapangan, termasuk MPP Batola direkomendasikan untuk digeser ke lantai dasar.
"Atas arahan kementrian demi memudahkan disabilitas maupun masyarakat kita yang senior, MPP selayaknya mengusung kemudahan akses sebagai perhatian utama, " ungkapnya.
Tambahnya, keterbatasan anggaran rasanya sangat membebankan jika harus di buatkan lift, sehingga solusi paling tepat mengubah ruangan kantor Dukcapil saat ini menjadi MPP.
"Anggaran sementara ini kita siapkan Rp1,750 miliar untuk rehab fisik MPP ini, " ungkap pria yang akrab disapa Saberi.
Sementara, Wakil Bupati H Rahmadian Noor menambahkan, sementara gedung Dukcapil di renovasi maka pelayanan dipindah ke gedung DPMPTSP di jalan Jendral Sudirman Marabahan.
"Sementara DPMPTSP kita pindahkan ke gedung Satpol PP untuk sementara, " ungkap pria yang juga ketua PMI Batola ini.
Pada tanggal 27 Januari direncanakan dokumen studi kelayakan akan diserahkan ke kementerian dan setelah proses lelang selesai, pembangunan direncanakan dimulai dari April hingga Agustus 2022.
"Rencana kita akhir Oktober 2022 sudah gunting pita dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, " harap Wakil Bupati.
Dalam paparan itu, Bupati Kabupaten Barito Kuala Hj Noormiliyani AS memberikan masukan atas paparan yang diberikan.
Menurut Bupati harus ada ketersediaan wastafel, tempat berwudhu yang terpisah dari toilet dan kantin bagi masyarakat yang menunggu antrian.
"Selain itu harus ada slogan dari MPP Batola. Sehingga menjadi ciri khas dan menjadi target yang ingin dicapai, " ungkap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Bupati juga meminta dari desain interior MPP untuk lebih menonjolkan kekhasan Batola.
"Bisa ada unsur sasirangan atau purunnya, agar ada ciri khas, " tambahnya.
Pada acara itu juga hadir Sekretaris Daerah Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batola Saberi Thanoor,Kepala Dinas PMPTSP Abrar, Kepala Dinas Kominfo Batola Akhmad Wahyuni, Kepala Inspektorat Samson, Suyud Sugiono Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan tim terlibat lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Rencana tersebut terungkap di acara paparan dokumen studi kelayakan pengembangan Mal Pelayanan Publik untuk dibawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan di Aula Bahalap Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dalam paparan tersebut dibahas kelengkapan dan kondisi terakhir dari perencanaan revitalisasi MPP sebelum diajukan dan disetujui Kementrian.
Kepala Dinas PU Abrar memaparkan atas hasil studi banding sebelumnya, arahan Kementrian dan kondisi di lapangan, termasuk MPP Batola direkomendasikan untuk digeser ke lantai dasar.
"Atas arahan kementrian demi memudahkan disabilitas maupun masyarakat kita yang senior, MPP selayaknya mengusung kemudahan akses sebagai perhatian utama, " ungkapnya.
Tambahnya, keterbatasan anggaran rasanya sangat membebankan jika harus di buatkan lift, sehingga solusi paling tepat mengubah ruangan kantor Dukcapil saat ini menjadi MPP.
"Anggaran sementara ini kita siapkan Rp1,750 miliar untuk rehab fisik MPP ini, " ungkap pria yang akrab disapa Saberi.
Sementara, Wakil Bupati H Rahmadian Noor menambahkan, sementara gedung Dukcapil di renovasi maka pelayanan dipindah ke gedung DPMPTSP di jalan Jendral Sudirman Marabahan.
"Sementara DPMPTSP kita pindahkan ke gedung Satpol PP untuk sementara, " ungkap pria yang juga ketua PMI Batola ini.
Pada tanggal 27 Januari direncanakan dokumen studi kelayakan akan diserahkan ke kementerian dan setelah proses lelang selesai, pembangunan direncanakan dimulai dari April hingga Agustus 2022.
"Rencana kita akhir Oktober 2022 sudah gunting pita dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, " harap Wakil Bupati.
Dalam paparan itu, Bupati Kabupaten Barito Kuala Hj Noormiliyani AS memberikan masukan atas paparan yang diberikan.
Menurut Bupati harus ada ketersediaan wastafel, tempat berwudhu yang terpisah dari toilet dan kantin bagi masyarakat yang menunggu antrian.
"Selain itu harus ada slogan dari MPP Batola. Sehingga menjadi ciri khas dan menjadi target yang ingin dicapai, " ungkap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Bupati juga meminta dari desain interior MPP untuk lebih menonjolkan kekhasan Batola.
"Bisa ada unsur sasirangan atau purunnya, agar ada ciri khas, " tambahnya.
Pada acara itu juga hadir Sekretaris Daerah Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batola Saberi Thanoor,Kepala Dinas PMPTSP Abrar, Kepala Dinas Kominfo Batola Akhmad Wahyuni, Kepala Inspektorat Samson, Suyud Sugiono Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan tim terlibat lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022