Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggali informasi terkait peraturan tata tertib atau Tatib Dewan Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kunjungannya, Jumat (21/1/22).
Namun kedatangan wakil rakyat Riau atau "Tanah Adat Melayu" tidak ketemu dengan anggota DPRD Kalsel karena sedang ke luar daerah melaksanakan tugas Kedewanan, 20 - 22 Januari 2022 yang terjadwal sejak lama.
Kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Kalsel ke luar daerah dalam kapasitas Panitia Khusus (Pansus) RPJMD provinsi setempat Tahun 2021 - 2026 untuk melakukan studi komparasi.
Pasalnya pembahasan RPJMD tersebut harus segera rampung, karena penyampaian rekomendasinya pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dijadwalkan, 26 Januari 2022.
Oleh karenanya menerima tamu atau wakil rakyat provinsi yang berdiri sejak Tahun 1958 itu, Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP beserta staf lainnya.
Berbagai pertanyaan pun keluar dari wakil rakyat asal daerah yang terkenal dengan "lancang kuning" yang dipimpin Ketua Pansus perubahan Tatib DPRD Riau tersebut, Makmun Solikhin SAg antara lain mengenai prosedur pembentukan Tatib DPRD Kalsel.
Selain itu, wakil rakyat dari Tanah Adat Melayu tersebut juga menanyakan prosedur pembahasan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD), apakah cukup Badan Anggaran (Banggar) atau melalui Komisi-Komisi yang membidangi.
"Kita tak ingin mengecewakan tamu yang datang dari jauh untuk bersilaturahmi dan menggali beberapa informasi pendapatan daerah. Oleh karenanya kita terima apa adanya," demikian M Jaini.
Sebelum ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), rombongan Pansus perubahan Tatib DPRD Riau tersebut menyempatkan diri ke "kota intan" Martapura (40 kilometer dari Banjarmasin), ibukota Kabupaten Banjar.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022