Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor mengikuti Webinar “Percepatan realisasi APBD dan penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah pasca penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah”, secara virtual dari Ruang Media Center Setda HSS.
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Rabu (19/1), mengatakan ini sesuai Permenpan RB, Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengamanatkan pejabat struktural untuk dialihkan ke pejabat fungsional.
"Selain itu, dilaksanakan juga reformasi penyederhanaan struktur organisasi melalui Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, tentunya hal ini akan mempengaruhi sistem kerja dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah," katanya, dalam sambutan pembukaan webinar.
Baca juga: Direhab, logo HST dan slogan Bumi Murakata tak ada lagi di tugu perbatasan
Dijelaskan dia, pejabat fungsional selaku koordinator ataupun selaku sub koordinator, diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tentunya perlu mendapat pemahaman tentang kesamaan pandangan dan persepsi.
Adapun webinar bertujuan meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama antara pejabat maupun ASN, dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya selaku pejabat fungsional.
Baik sebagai koordinator atau sub koordinator dalam Implementasi pelaksanaan di dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk sebagai dampak dari penyetaraan sejalan dengan reformasi dan birokrasi.
Melalui webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja capaian, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD Tahun 2022 maupun tahun mendatang.
Baca juga: Pemkab HSS anggarkan PRS Rp3 milyar bangun 222 unit rumah layak huni
Selanjutnya, merumuskan langkah-langkah dalam mendukung program-program prioritas nasional, dalam rangka penanganan maupun pengendalian COVID-19, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemulihan ekonomi Nasional.
Webinar menghadirkan narasumber, yakni sejumlah Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB.
Turut hadir didampingi sekda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), H. Zulkipli, Kepala Inspektorat, Rusmajaya, serta Kabag Organisasi Setda HSS, Auliya Sofi Azmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Rabu (19/1), mengatakan ini sesuai Permenpan RB, Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengamanatkan pejabat struktural untuk dialihkan ke pejabat fungsional.
"Selain itu, dilaksanakan juga reformasi penyederhanaan struktur organisasi melalui Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, tentunya hal ini akan mempengaruhi sistem kerja dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah," katanya, dalam sambutan pembukaan webinar.
Baca juga: Direhab, logo HST dan slogan Bumi Murakata tak ada lagi di tugu perbatasan
Dijelaskan dia, pejabat fungsional selaku koordinator ataupun selaku sub koordinator, diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tentunya perlu mendapat pemahaman tentang kesamaan pandangan dan persepsi.
Adapun webinar bertujuan meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama antara pejabat maupun ASN, dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya selaku pejabat fungsional.
Baik sebagai koordinator atau sub koordinator dalam Implementasi pelaksanaan di dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk sebagai dampak dari penyetaraan sejalan dengan reformasi dan birokrasi.
Melalui webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja capaian, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD Tahun 2022 maupun tahun mendatang.
Baca juga: Pemkab HSS anggarkan PRS Rp3 milyar bangun 222 unit rumah layak huni
Selanjutnya, merumuskan langkah-langkah dalam mendukung program-program prioritas nasional, dalam rangka penanganan maupun pengendalian COVID-19, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemulihan ekonomi Nasional.
Webinar menghadirkan narasumber, yakni sejumlah Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB.
Turut hadir didampingi sekda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), H. Zulkipli, Kepala Inspektorat, Rusmajaya, serta Kabag Organisasi Setda HSS, Auliya Sofi Azmi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022