Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap menegaskan, dalam rangka pengawasan tata kelola keuangan desa, aplikasi Siswaskeudes sangat membantu, khususnya sebagai bentuk implementasi Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di desa.
Namun demikian, menurut dia, perlu ditekankan kualitas Inspektorat Barito Kuala sebagai aparat pengawasan juga harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada desa.
“Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan memunculkan awareness terkait pengelolaan risiko. Kami siap membantu hal tersebut sebagai wujud komitmen hadir bermanfaat,”ujarnya pada kegiatan Bimtek Implementasi Aplikasi Siswaskeudes pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Senin (17/1).
Rudy juga menambahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sangat terbuka dan siap membantu untuk APIP dari kabupaten/kota lainnya dalam rangka menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi.
Sementara, dalam rangka meningkatkan peran APIP tersebut, Bupati Barito Kuala Hj Noormiyitani AS merasa perlu untuk menggandeng BPKP dalam mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes.
Implementasi Siswakeudes tersebut, jelas dia, diawali dengan kegiatan pelatihan kepada seluruh personil Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
Terhadap hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, ungkap bupati, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa, khususnya peran APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa.
Acara berlangsung di Hotel Tree Park Banjarmasin dihadiri Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Kadis Kominfo Batola Akhmad Wahyuni, Kadis PMD Batola M Aziz, para auditor inspektorat Batola serta perwakilan kominfo dan PMD Batola.
Workshop tersebut juga diikuti auditor se-Kalimantan Selatan melalui sambungan zoom.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Namun demikian, menurut dia, perlu ditekankan kualitas Inspektorat Barito Kuala sebagai aparat pengawasan juga harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada desa.
“Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan memunculkan awareness terkait pengelolaan risiko. Kami siap membantu hal tersebut sebagai wujud komitmen hadir bermanfaat,”ujarnya pada kegiatan Bimtek Implementasi Aplikasi Siswaskeudes pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Senin (17/1).
Rudy juga menambahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sangat terbuka dan siap membantu untuk APIP dari kabupaten/kota lainnya dalam rangka menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi.
Sementara, dalam rangka meningkatkan peran APIP tersebut, Bupati Barito Kuala Hj Noormiyitani AS merasa perlu untuk menggandeng BPKP dalam mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes.
Implementasi Siswakeudes tersebut, jelas dia, diawali dengan kegiatan pelatihan kepada seluruh personil Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
Terhadap hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, ungkap bupati, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa, khususnya peran APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa.
Acara berlangsung di Hotel Tree Park Banjarmasin dihadiri Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Kadis Kominfo Batola Akhmad Wahyuni, Kadis PMD Batola M Aziz, para auditor inspektorat Batola serta perwakilan kominfo dan PMD Batola.
Workshop tersebut juga diikuti auditor se-Kalimantan Selatan melalui sambungan zoom.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022