Barabai (Antaranews Kalsel) - Penjabat Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Ngadimun mengatakan daerah yang dipimpinnya kini telah sukses melaksanakan transparansi anggaran untuk pembangunan daerah.
Menurut Ngadimun di Barabai Selasa, transparansi pengelolaan anggaran untuk pembangunan, menjadi salah satu kunci penting bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan, harus menjadi jiwa bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta pemerintahan yang bisa dipercaya oleh masyarakat," katanya.
Ngadimun yang baru menjabat di Kabupaten HST beberapa pekan lalu mengatakan, kesuksesan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan tersebut, ditandai dengan diterimanya piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI setelah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun 2014.
Selain Penjabat Bupati HST, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim juga mendapat penghargaan serupa dari Kementrian Keuangan RI.
Menurut Ngadimun, penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan pada Jumat (2/10) merupakan bagian dari kerja keras pemerintah daerah HST dalam mengelola keuangan dengan baik.
Penghargaan tersebut, kata dia, akan menjadi motifasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, terlebih lagi kementerian keuangan mulai memberlakukan Akuntasi keuangan berbasis akrual. "Kita semua patut bersyukur atas diraihnya penghargaan ini. Dan penghargaan dari Kemenkeu RI ini akan menjadi tambahan semangat kami dalam mengelola keuangan daerah yang transparan, bersih dan akuntabel, termasuk mempersiapkan akuntasi berbasis akrual," kata Ngadimun.
Tahun ini, Kemenkeu RI menyerahkan penghargaan WTP kepada 287 instansi pemerintah yang terdiri dari 62 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintahan Provinsi, 149 Pemerintahan Kabupaten dan 50 Pemerintahan Kota.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro mengatakan Rakernas tersebut diharapkan dapat mendorong kementerian atau lembaga serta pemerintah pusat dan daerah menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 ini.
"Sudah saatnya Indonesia memasuki era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat HST Sahbirin juga menambahkan, WTP merupakan bukti kinerja jajaran Pemda HST dalam mengelola keuangan daerah, menurutnya Ini prestasi yang perlu dijaga dan dipertahankan sementara ujian terberat adalah mempertahankan apa yang sudah diraih hari ini.
Menurut dia, WTP tak akan terwujud apabila semua pihak termasuk seluruh staf dan jajaran tidak bersungguh-sungguh di dalam bekerja, penerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang dijalankan saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri, dan semoga kedepan terus istiqamah mempertahankan kinerja baik dalam hal tata kelola keuangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Menurut Ngadimun di Barabai Selasa, transparansi pengelolaan anggaran untuk pembangunan, menjadi salah satu kunci penting bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan, harus menjadi jiwa bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta pemerintahan yang bisa dipercaya oleh masyarakat," katanya.
Ngadimun yang baru menjabat di Kabupaten HST beberapa pekan lalu mengatakan, kesuksesan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan tersebut, ditandai dengan diterimanya piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI setelah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun 2014.
Selain Penjabat Bupati HST, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim juga mendapat penghargaan serupa dari Kementrian Keuangan RI.
Menurut Ngadimun, penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan pada Jumat (2/10) merupakan bagian dari kerja keras pemerintah daerah HST dalam mengelola keuangan dengan baik.
Penghargaan tersebut, kata dia, akan menjadi motifasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, terlebih lagi kementerian keuangan mulai memberlakukan Akuntasi keuangan berbasis akrual. "Kita semua patut bersyukur atas diraihnya penghargaan ini. Dan penghargaan dari Kemenkeu RI ini akan menjadi tambahan semangat kami dalam mengelola keuangan daerah yang transparan, bersih dan akuntabel, termasuk mempersiapkan akuntasi berbasis akrual," kata Ngadimun.
Tahun ini, Kemenkeu RI menyerahkan penghargaan WTP kepada 287 instansi pemerintah yang terdiri dari 62 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintahan Provinsi, 149 Pemerintahan Kabupaten dan 50 Pemerintahan Kota.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro mengatakan Rakernas tersebut diharapkan dapat mendorong kementerian atau lembaga serta pemerintah pusat dan daerah menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 ini.
"Sudah saatnya Indonesia memasuki era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat HST Sahbirin juga menambahkan, WTP merupakan bukti kinerja jajaran Pemda HST dalam mengelola keuangan daerah, menurutnya Ini prestasi yang perlu dijaga dan dipertahankan sementara ujian terberat adalah mempertahankan apa yang sudah diraih hari ini.
Menurut dia, WTP tak akan terwujud apabila semua pihak termasuk seluruh staf dan jajaran tidak bersungguh-sungguh di dalam bekerja, penerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang dijalankan saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri, dan semoga kedepan terus istiqamah mempertahankan kinerja baik dalam hal tata kelola keuangan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015