Banjarbaru (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Nasrun Syah mengimbau masyarakat yang memiliki hak memilih pada pemilihan kepala daerah menjauhi politik transaksional.
"Politik transaksional merupakan pelanggaran sehingga kami imbau seluruh pemilih menghindarinya saat pilkada nanti," ujar Sekda Banjar di Kota Martapura, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi tim pembina pengawas dan anggota ketentraman dan ketertiban umum pada, Jumat (2/10).
Dijelaskan, salah satu hal penting yang dibicarakan dalam rakor tersebut adalah mencegah pelanggaran berupa praktik pragmatis dalam bentuk politik transaksional atau pemberian uang.
"Politik transaksional merupakan salah satu pelanggaran berat apabila bisa dibuktikan sehingga kami terus berupaya mencegah agar kecurangan itu tidak sampai terjadi," ucapnya.
Ditekankan, keberhasilan pilkada memerlukan sinergitas dan kerja sama seluruh unsur agar penyelenggaraan berjalan lancar, tertib dan damai tanpa hambatan yang berarti.
"Tujuan rakor juga sebagai alat deteksi dini mencegah pelanggaran dan potensi konflik termasuk politik transaksional sehingga pilkada dapat berjalan lancar," ungkapnya.
Dikatakan, rakor selain membahas persiapan menjelang pilkada, juga membahas tentang ketentraman dan ketertiban umum terkait dinamika yang berkembang di kabupaten itu.
Ditambahkan, situasi kondusif dan dinamika yang berkembang menjelang pilkada merupakan tantangan bagi pembina ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
"Kami melaksanakan giat seperti razia KTP, razia hotel dan penginapan disamping meningkatkan patroli untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banjar Ahmadi.
Dikatakan, pihaknya menurunkan ratusan personel Satpol PP dan ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada.
"Tugas ribuan anggota Linmas untuk menjaga dan mengamankan lingkungan di tempat pemungutan suara untuk memastikan semuanya aman dan lancar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Politik transaksional merupakan pelanggaran sehingga kami imbau seluruh pemilih menghindarinya saat pilkada nanti," ujar Sekda Banjar di Kota Martapura, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi tim pembina pengawas dan anggota ketentraman dan ketertiban umum pada, Jumat (2/10).
Dijelaskan, salah satu hal penting yang dibicarakan dalam rakor tersebut adalah mencegah pelanggaran berupa praktik pragmatis dalam bentuk politik transaksional atau pemberian uang.
"Politik transaksional merupakan salah satu pelanggaran berat apabila bisa dibuktikan sehingga kami terus berupaya mencegah agar kecurangan itu tidak sampai terjadi," ucapnya.
Ditekankan, keberhasilan pilkada memerlukan sinergitas dan kerja sama seluruh unsur agar penyelenggaraan berjalan lancar, tertib dan damai tanpa hambatan yang berarti.
"Tujuan rakor juga sebagai alat deteksi dini mencegah pelanggaran dan potensi konflik termasuk politik transaksional sehingga pilkada dapat berjalan lancar," ungkapnya.
Dikatakan, rakor selain membahas persiapan menjelang pilkada, juga membahas tentang ketentraman dan ketertiban umum terkait dinamika yang berkembang di kabupaten itu.
Ditambahkan, situasi kondusif dan dinamika yang berkembang menjelang pilkada merupakan tantangan bagi pembina ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
"Kami melaksanakan giat seperti razia KTP, razia hotel dan penginapan disamping meningkatkan patroli untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banjar Ahmadi.
Dikatakan, pihaknya menurunkan ratusan personel Satpol PP dan ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada.
"Tugas ribuan anggota Linmas untuk menjaga dan mengamankan lingkungan di tempat pemungutan suara untuk memastikan semuanya aman dan lancar," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015