Martapura, (Antaranews Kalsel) - Penjabat Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Rachmadi Kurdi mengatakan pihaknya mengantisipasi potensi perselisihan pilkada gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Antisipasi potensi perselisihan pilkada harus dilakukan sehingga tahapan pilkada berjalan tertib dan lancar hingga hari pemungutan suara 9 Desember 2015," ujarnya, Senin.
Ia mengatakan langkah mencegah potensi perselisihan pilkada adalah menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya aparat penegak hukum.
Dia menjelaskan melalui komunikasi dan koordinasi pihak terkait maka setiap kerawanan pilkada bisa dicegah sedini mungkin sehingga dampaknya tidak semakin meluas.
"Intinya, komunikasi dan koordinasi sebagai langkah pencegahan cepat, tepat dan selamat jika mengetahui adanya potensi perselisihan terkait rangkaian pilkada," ungkapnya.
Menurut dia sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, setiap penjabat wali kota kabupaten dan kota memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pilkada.
Selain itu, menyelenggarakan roda pemerintahan sebelum pejabat baru yang definitif terpilih serta menjamin pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur berjalan maksimal.
"Kami berupaya melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara dan kunci utamanya adalah mencegah terjadinya perselisihan baik antar pendukung maupun calon," katanya.
Salah satu langkah mencegah perselisihan pilkada adalah memastikan pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Banjar bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada.
"Kami sudah mengintruksikan lurah dan kepala desa hingga camat agar menjaga netralitas dalam pilkada termasuk seluruh PNS yang harus bisa bersikap netral," katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banjar Zainuddin mengingatkan kades (pembakal), lurah hingga camat bersikap netral pada pilkada serentak.
"Kerawanan perselisihan pilkada bisa menyebar hingga desa sehingga pembakal, lurah dan camat harus bisa mewaspadai setiap potensi terkait perselisihan pilkada," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Antisipasi potensi perselisihan pilkada harus dilakukan sehingga tahapan pilkada berjalan tertib dan lancar hingga hari pemungutan suara 9 Desember 2015," ujarnya, Senin.
Ia mengatakan langkah mencegah potensi perselisihan pilkada adalah menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya aparat penegak hukum.
Dia menjelaskan melalui komunikasi dan koordinasi pihak terkait maka setiap kerawanan pilkada bisa dicegah sedini mungkin sehingga dampaknya tidak semakin meluas.
"Intinya, komunikasi dan koordinasi sebagai langkah pencegahan cepat, tepat dan selamat jika mengetahui adanya potensi perselisihan terkait rangkaian pilkada," ungkapnya.
Menurut dia sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, setiap penjabat wali kota kabupaten dan kota memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pilkada.
Selain itu, menyelenggarakan roda pemerintahan sebelum pejabat baru yang definitif terpilih serta menjamin pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur berjalan maksimal.
"Kami berupaya melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara dan kunci utamanya adalah mencegah terjadinya perselisihan baik antar pendukung maupun calon," katanya.
Salah satu langkah mencegah perselisihan pilkada adalah memastikan pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Banjar bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada.
"Kami sudah mengintruksikan lurah dan kepala desa hingga camat agar menjaga netralitas dalam pilkada termasuk seluruh PNS yang harus bisa bersikap netral," katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banjar Zainuddin mengingatkan kades (pembakal), lurah hingga camat bersikap netral pada pilkada serentak.
"Kerawanan perselisihan pilkada bisa menyebar hingga desa sehingga pembakal, lurah dan camat harus bisa mewaspadai setiap potensi terkait perselisihan pilkada," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015