Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) atau kawasan industri hijau di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B).
Dengan demikian, lanjutnya, sama sekali tidak ada keterlibatan pemerintah baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.
"Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Kawasan industri hijau yang diklaim terbesar di dunia itu baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya (groundbreaking) pada Selasa (21/12).
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor.
"Menko Luhut sendiri telah diinstruksikan oleh Presiden untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses pembangunannya," lanjut Jodi.
Pemerintah, lanjut Jodi, sangat serius untuk mengawal pembangunan kawasan industri ini karena dapat memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau.
Kawasan industri hijau itu diharapkan dapat menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi nonhijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kawasan itu juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang juga akan turut meningkat.
Tak hanya dari segi ekonomi, pemerintah juga sangat serius memperhatikan manfaat dari keberadaan kawasan industri itu bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam pengembangan SDM.
Untuk itu, Menko Luhut telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan agar dapat dibangun Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini.
"PT KIPI juga telah berkomitmen untuk membangun politeknik guna mendidik SDM lokal untuk bekerja di wilayah ini," ujar Jodi.
Menko Luhut, lanjut Jodi, juga meminta agar investor turut mengajak mitra lokal, baik pengusaha nasional dan daerah dalam pengembangan kawasan. Hal ini dapat dicapai melalui transfer teknologi, sehingga akan membangun kapasitas industri nasional secara keseluruhan.
Kemudian, hal lain yang sangat diperhatikan oleh Menko Luhut adalah keterlibatan UMKM lokal. Menko Luhut meminta investor untuk melibatkan UMKM di daerah sehingga pelaku UMKM juga dapat merasakan hasil pembangunan di wilayah kawasan industri hijau ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Dengan demikian, lanjutnya, sama sekali tidak ada keterlibatan pemerintah baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.
"Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Kawasan industri hijau yang diklaim terbesar di dunia itu baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya (groundbreaking) pada Selasa (21/12).
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor.
"Menko Luhut sendiri telah diinstruksikan oleh Presiden untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses pembangunannya," lanjut Jodi.
Pemerintah, lanjut Jodi, sangat serius untuk mengawal pembangunan kawasan industri ini karena dapat memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau.
Kawasan industri hijau itu diharapkan dapat menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi nonhijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kawasan itu juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang juga akan turut meningkat.
Tak hanya dari segi ekonomi, pemerintah juga sangat serius memperhatikan manfaat dari keberadaan kawasan industri itu bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam pengembangan SDM.
Untuk itu, Menko Luhut telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan agar dapat dibangun Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini.
"PT KIPI juga telah berkomitmen untuk membangun politeknik guna mendidik SDM lokal untuk bekerja di wilayah ini," ujar Jodi.
Menko Luhut, lanjut Jodi, juga meminta agar investor turut mengajak mitra lokal, baik pengusaha nasional dan daerah dalam pengembangan kawasan. Hal ini dapat dicapai melalui transfer teknologi, sehingga akan membangun kapasitas industri nasional secara keseluruhan.
Kemudian, hal lain yang sangat diperhatikan oleh Menko Luhut adalah keterlibatan UMKM lokal. Menko Luhut meminta investor untuk melibatkan UMKM di daerah sehingga pelaku UMKM juga dapat merasakan hasil pembangunan di wilayah kawasan industri hijau ini.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021