Pemerintah Provinsi Kalimantan Selata berupaya meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha perkebunan sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Gubernur saat membuka "Borneo Palm Oil Forum" Ke 4 di Banjarmasin Rabu, selama ini sektor perkebunan sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kalsel setelah sektor pertambangan.
Pada acara dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan" Sahbirin mengatakan, perkebunan kelapa sawit di Kalsel memiliki potensi luar biasa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, luas area perkebunan kelapa sawit di Kalsel mencapai 426.475 hektare yang mampu menghasilkan 1,1 juta ton CPO.
Jumlah tersebut terdiri dari perusahaan besar swasta seluas 313.545 hektar, kemudian perusahaan besar seluas 6.489 hektar dan sebanyak 106.441 hektare diusahakan oleh rakyat.
Selain itu, terdapat 88 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan jumlah pabrik CPO sebanyak 46 pks, dua industri minyak goreng, dua unit industri bio diesel serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 72 ribu orang.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Suparmi (berjilbab dan Ketua GAPKI Umum APKI Joko Supriyono. (ANTARA/Latif Thohir.)
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel drh Suparmi mengatakan, selain menjadi sektor penyumbang devisa terbesar ke dua di Kalsel, sektor perkebunan juga potensi untuk percepatan swasemdaga daging melalui program diversifikasi antara sektor perkebunan sawit dan peternakan.
Perkebunan sawit menjadi lahan yang potensial untuk pengembangan sektor peternakan sapi di daerah ini.
"Kami telah melakukan kerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk mengembangkan sektor peternakan di perkebunan, secara luas," katanya.
Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan koordinasi antar pelaku usaha dengan pemerintah penting dilakukan untuk mengembangkan sektor perkebunan sawit sehingga lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Menurut dia, sawit mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah, saat perekonomian nasional sedang turun.
Melalui kolaborasi tersebut, Joko berharap, ke depan GAPKI lebih aktif dilibatkan dalam keputusan regulasi, sehingga bisa memberikan masukan dan menyampaikan upaya perbaikan.
Selanjutnya diharapkan, pelaksanaan regulasi bisa lebih suportif dalam menciptkan iklim usaha di daerah.
Menurut dia, kolaborasi pemerintah dengan pengusaha, khususnya GAPKI sudah cukup baik, contohnya dalam penanganan karhutla.
"Saat ini, Karhutla sudah jauh lebih berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, salah satunya karena adanya kolaborasi antara pemerintah, perkebunan dan seluruh pihak terkait," katanya.
