Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor kembali menegaskan prioritas APBD Tahun 2022 untuk penanggulangan COVID-19 beserta dampaknya dan dampak-dampak lainnya.
"Seperti perbaikan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19," ujarnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (25/11) siang.
Namun orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) yang akrab dengan sapaan Paman Birin tersebut berharap pandemi COVID-19 semakin melandai sehingga anggaran 2022 bisa untuk lain yang juga urgen.
Oleh karenanya segala saran atau masukan anggota Dewan, baik melalui Badan Anggaran maupun pemandangan umum fraksi-fraksi akan kami perhatikan guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi, demikian Paman Birin yang dibacakan Sekdaprov
Anggota Banggar H Sahrujani sedang membacakan terkait pengesahan APBD 2022 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (25/11). (Syamsuddin Hasan)
Sebelumnya Banggar DPRD Kalsel dalam pendapat akhirnya pada prinsipnya menerima RAPBD 2022 menjadi APBD tahun depan dengan bercatatan antara lain mengenai komitmen terhadap pencapaian target melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Sebagai contoh dalam hal pengelolaan aset daerah, serta bagi hasil yang merupakan hak Kalsel, ujar Banggar dalam catatannya yang dibacakan anggota H Sahrujani.
Dalam catatan Banggar yang diketuai Ketua DPRD setempat juga mengingatkan masalah realisasi anggaran dalam melaksanakan program harus memperhatikan sinergitas seperti yang berkaitan aspirasi masyarakat.
Banggar juga mengingatkan masalah pembiayaan agar Pemprov melakukan kalkulasi sebaik dan semaksimal mungkin antara lain yang berkaitan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Keberadaan BUMD kita harapkan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah," demikian Banggar DPRD Kalsel.
RAPBD Kalsel 2022 yang ditetapkan menjadi APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih mengalami selisih kurang sekitar Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
