Martapura, (AntaranewsKalsel) - Penjabat Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Rachmadi Kurdi meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjar menghindari konflik selama tahapan pemilihan kepala daerah.
"Mari sama-sama menjaga suasana kondusif yang sudah terpelihara agar terwujud ketenangan di masyarakat," ujarnya saat menghadiri penetapan calon bupati di Martapura, Senin.
Ia mengatakan, pasangan calon harus mampu menjaga sikap dan perilaku sehingga tidak memicu para pendukungnya melakukan tindakan anarkis atau pengrusakan.
Ditekankan, menjelang pilkada yang tinggal empat bulan lagi, situasi dan kondisi politik cukup memanas sehingga harus disikapi pasangan calon secara arif dan bijaksana.
"Kita boleh berselisih paham tetapi jangan sampai memicu sikap anarkis pendukung dan hindari konflik yang berdampak merugikan masyarakat dan merusak suasan kondusif," pesannya.
Menurut dia, jika terjadi silang sengketa dan ketidakpuasan hasil pilkada maka bisa disikapi melalui laporan hingga membawa kasusnya ke jalur hukum.
"Perselisihan pilkada ada aturannya melalui jalur hukum sehingga bisa disikapi dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi agar kasusnya terselesaikan," ucap dia.
Dikatakan, pihaknya juga meminta setiap PNS bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu pasangan calon termasuk mengarahkan untuk mendukung pasangan tertentu.
"Setiap PNS harus bersikap netral dalam pilkada dan aturan itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga jika ada yang melanggar maka dikenakan sanksi tegas," ujarnya.
Ditambahkan, sanksi tegas akan dikenakan kepada oknum PNS yang terbukti telah melakukan pelanggaran karena mulai sanksi ringan hingga berat berupa pemecatan.
"Aturan berupa Undang-Undang melarang keterlibatan setiap PNS dalam pilkada sehingga jika terbukti melanggar maka sanksinya berat hingga pemecatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Mari sama-sama menjaga suasana kondusif yang sudah terpelihara agar terwujud ketenangan di masyarakat," ujarnya saat menghadiri penetapan calon bupati di Martapura, Senin.
Ia mengatakan, pasangan calon harus mampu menjaga sikap dan perilaku sehingga tidak memicu para pendukungnya melakukan tindakan anarkis atau pengrusakan.
Ditekankan, menjelang pilkada yang tinggal empat bulan lagi, situasi dan kondisi politik cukup memanas sehingga harus disikapi pasangan calon secara arif dan bijaksana.
"Kita boleh berselisih paham tetapi jangan sampai memicu sikap anarkis pendukung dan hindari konflik yang berdampak merugikan masyarakat dan merusak suasan kondusif," pesannya.
Menurut dia, jika terjadi silang sengketa dan ketidakpuasan hasil pilkada maka bisa disikapi melalui laporan hingga membawa kasusnya ke jalur hukum.
"Perselisihan pilkada ada aturannya melalui jalur hukum sehingga bisa disikapi dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi agar kasusnya terselesaikan," ucap dia.
Dikatakan, pihaknya juga meminta setiap PNS bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu pasangan calon termasuk mengarahkan untuk mendukung pasangan tertentu.
"Setiap PNS harus bersikap netral dalam pilkada dan aturan itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga jika ada yang melanggar maka dikenakan sanksi tegas," ujarnya.
Ditambahkan, sanksi tegas akan dikenakan kepada oknum PNS yang terbukti telah melakukan pelanggaran karena mulai sanksi ringan hingga berat berupa pemecatan.
"Aturan berupa Undang-Undang melarang keterlibatan setiap PNS dalam pilkada sehingga jika terbukti melanggar maka sanksinya berat hingga pemecatan," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015