Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengungkapkan, dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik pemerintah provinsi setempat PT Bank Kalsel terbanyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel saat ini memiliki lima BUMD," ujarnya saat menerima studi komparasi dari Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) di Banjarmasin, Kamis.
Selain Bank Kalsel atau Banknya Urang Banua, BUMD milik Pemprov Kalsel yaitu PT Bangun Banua, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Amba Pers.
"Ke depan kita berharap, BUMD-BUMD itu dapat berkontribusi banyak terhadap PAD, sehingga ada keseimbangan dengan penyertaan modal dari Pemprov Kalsel," demikian Suripno Sumas.
Sementara anggota Komisi I DPRD Kalsel Burhanuddin mengapresiasi PT Bank Kalteng dengan kesiapan untuk penambahan modal buat memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
"Kesiapan itu saya ketahui ketika sebagai anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang melakukan studi komparasi ke PT Bank Kalteng belum lama ini," ujarnya.
"Karena sebagaimana kita ketahui sesuai POJK, modal inti minimum bagi bank umum Rp3 triliun pada akhir Tahun 2024," lanjutnya.
Sedangkan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel hingga saat ini belum satupun yang siap untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel, demikian Burhanuddin.
Pertemuan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (7/10). (Syamsuddin Hasan)
Kedatangan wakil rakyat "Bumi Habaring Hurung" Kotim yang dipimpin Ketua Komisi I mereka,.Agus Seruyantara ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) untuk konsultasi terkait pengelolaan BUMD.
Selain itu, tentang pengelolaan aset daerah pada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, karena selain bidang hukum dan pemerintahan,. Komisi I DPRD Kalsel juga membidangi aset daerah.
