Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Golar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, agar penerapan pengenaan pajak daerah oleh pemerintah provinsi setempat ke depannya jangan membebani masyarakat.
Harapan itu disampaikan saat pemandangan umum terhadap Raperda RAPBD Perubahan Kalsel tahun 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Jumat.
FPG yang diketuai H Bardiansyah menyarankan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari asset yang dipisahkan, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, melalui juru bicanya H Supian HK, FPG menyarankan Pemprov setempat agar terus menggali sumber pendapatan lain, sehingga tidak membebani masyarakat Kalsel sendiri.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel yang diketuai H Hormansyah, memberi beberapa catatan terkait Raperda RAPBD P 2015 provinsi itu.
Catatan Fraksi PKB tersebut antara lain, meminta kajian lebih khusus, mengapa pendapatan sektor pajak daerah menjadi turun, karena itu perlu telaahan lebih khusus pula agar tetap meningkat sesuai kondisi Kalsel.
Hal lain yang mesti menjadi perhatian Pemprov, menurut Fraksi PKB, dalam pelaksanaan APBD harus lebih cermat atau ditingkatkan pengawasan supaya kebocoran anggaran tidak terjadi.
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel mengingatkan Pemprov setempat agar arah kebijakan dalam pelaksanaan APBD betul-betul memperhatikan pencapaian sasaran RPJMD Kalsel 2011-2015.
Sebagai contoh ketentuan alokasi anggaran urusan pendidikan 20 persen, bidang kesehatan 15 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Surinto juga mengingatkan, agar Pemprov memperhatikan indikator-indikator ekonomi makro dengan segala dinamisasinya, yang pada gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalsel.
RAPBD P Kalsel 2015 terdiri pendapatan Rp4,8 triliun lebih, belanja Rp5,5 triliun lebih, yang mengalami kurang atau defisit sekitar Rp736 miliar.
Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda RAPBD P Kalsel 2015 itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat Asbullah, dan hadir Sekdaprov HM Arsyadie mewakili gubernur provonsi tersebut H Rudy Ariffin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Harapan itu disampaikan saat pemandangan umum terhadap Raperda RAPBD Perubahan Kalsel tahun 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Jumat.
FPG yang diketuai H Bardiansyah menyarankan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari asset yang dipisahkan, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, melalui juru bicanya H Supian HK, FPG menyarankan Pemprov setempat agar terus menggali sumber pendapatan lain, sehingga tidak membebani masyarakat Kalsel sendiri.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel yang diketuai H Hormansyah, memberi beberapa catatan terkait Raperda RAPBD P 2015 provinsi itu.
Catatan Fraksi PKB tersebut antara lain, meminta kajian lebih khusus, mengapa pendapatan sektor pajak daerah menjadi turun, karena itu perlu telaahan lebih khusus pula agar tetap meningkat sesuai kondisi Kalsel.
Hal lain yang mesti menjadi perhatian Pemprov, menurut Fraksi PKB, dalam pelaksanaan APBD harus lebih cermat atau ditingkatkan pengawasan supaya kebocoran anggaran tidak terjadi.
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel mengingatkan Pemprov setempat agar arah kebijakan dalam pelaksanaan APBD betul-betul memperhatikan pencapaian sasaran RPJMD Kalsel 2011-2015.
Sebagai contoh ketentuan alokasi anggaran urusan pendidikan 20 persen, bidang kesehatan 15 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Surinto juga mengingatkan, agar Pemprov memperhatikan indikator-indikator ekonomi makro dengan segala dinamisasinya, yang pada gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalsel.
RAPBD P Kalsel 2015 terdiri pendapatan Rp4,8 triliun lebih, belanja Rp5,5 triliun lebih, yang mengalami kurang atau defisit sekitar Rp736 miliar.
Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda RAPBD P Kalsel 2015 itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat Asbullah, dan hadir Sekdaprov HM Arsyadie mewakili gubernur provonsi tersebut H Rudy Ariffin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015