Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi media massa, H Suripno Sumas SH MH berpendapat, migrasi TV analog ke digital menjadi beban bagi lembaga penyiaran lokal.
Pendapat itu dia kemukakan ketika bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel kunjungan kerja (Kunker) ke Palangkaraya (sekitar 198 kilometer barat Banjarmasin), ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa hari lalu.
Ketika berada di "Kota Cantik" Palangkaraya tersebut, rombongan KPID Kalsel bersama anggota Komisi I DPRD provinsinya mengunjungi salah satu lembaga penyiaran "Dayak TV" untuk mencoba menyamakan persepsi terkait kebijakan pemerintah dalam penerapan Analog Switch Off (ASO).
Suripno yang mantan Ketua KPID Kalsel itu menegaskan, migrasi tv analog ke digital akan memberatkan lembaga penyiaran khususnya yang bersiaran secara lokal.
"Aturan tarif yang menjadi kendala tersendiri," tegas wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel tersebut yang alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
"Kalau kita mau jujur, TV lokal sebenarnya lebih banyak melaksanakan isi penyiaran lebih banyak sosial. Artinya secara ekonomi bisa ekonomi tidak untung kalau dibebani ke digital, maka berarti bertambah beban," demikian Suripno Sumas.
Lebih pedas lagi, CEO LP Dayak TV, Rahmadi G Lentam mengatakan, peralihan analog ke digital akan membunuh secara perlahan lembaga siaran lokal.
Anak muda yang juga seorang pengacara di "Bumi Isen Mulang" (Pantang Mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng itu menambahkan, pemasukan lembaga siaran lokal tidak bisa disamakan dengan di Jakarta yang banyak memiliki tayangan komersial.
"Hal tersebut agar bisa jadi masukan pemerintah. Kebijakan itu hendaknya untuk mengusung kembali atau membuka ruang usaha yang lebih baik pada lembaga penyiaran lokal, bukan justru sebaliknya nanti membunuh gitu dan tidak ada penyiaran lokal yang bertahan," ucapnya.
Penyerahan cinderamata usai pertemuan rombongan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel bersama anggota Komisi I DPRD provinsi setempat dengan awak media Dayak TV di Palangkaraya (sekitar 198 kilometer barat Banjarmasin), ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa hari lalu. (Istimewa)
Sementara itu, Ketua KPID Kalsel Azhari Fadli menyampaikan, kunjungan kerja kali ini diharapkan dapat membuahkan pemikiran yang akan dibawa ke provinsinya untuk ditindaklanjuti.
"Terkait polemik migrasi televisi lokal ke digital, kami akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran guna memperoleh solusi," lanjutnya didampingi Wakil Ketua KPID Kalsel Fadli Rizki saat pertemuan dengan awak media Dayak TV, 14 September 2021.
"Kita akan segera berkoordinasi dengan penyedia MUX mengenai besaran tarif sewa yang diberikan agar tidak memberatkan lembaga penyiaran lokal," demikian Azhari yang juga didampingi Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Rozy Maulana dan Koordinator Bidang Kelembagaan Nazaruddin Ikhwan.
Sementara dari Komisi I DPRD Kalsel, selain Sekretarisnya juga beberapa anggota masing-masing Dr Karlie Hanafi Kalianda SH MH, Iskandar Zulkarnain SE dan Fahrani SPdI, MSi turut menyertai Kunker ke Kalteng, demikian keterangan pers dari KPID Kalsel, Jumat (27/9) malam.
