Banjaramsin, (Antaranews Kalsel) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sedang mengupayakan penerimaan pajak pengganti penerimaan dari sektor tambang batu bara yang mengalami penurunan sejak satu tahun terakhir.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalsel dan Kalteng Arif Yanuar pada buka bersama dengan wartawan di Banjarmasin, Kamis mengatakan, pihaknya akan bekerja lebih keras untuk mencari terobosan baru sebagai pengganti dari menurunnya penerimaan sektor pajak pertambangan batu bara.
"Beberapa sektor penerimaan yang bisa kita maksimalkan penerimaannya antara lain sektor jasa keuangan, konstruksi dan beberapa sektor lainnya, yang selama ini belum tergarap maksimal," katanya.
Arif mengungkapkan, hingga Juli 2015 pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 27,83 persen dari target pencapaian pajak sebesar Rp15,6 triliun.
"Sampai dengan bulan Juli 2015 kanwil kalselteng telah mengumpulkan 27,83 persen atau Rp4,3 triliun, sehingga masih diperlukan usaha keras untuk mencapai 100 persen," katanya.
Pada 2014, kata dia, pihaknya mampu mencapai target sebesar 101,82 persen dari total target penerimaan yang ditetapkan Rp9 triliun.
"Kalau sebelumnya, Juli 2014, penerimaan telah mencapai 33 persen dari target yang ditetapkan, tahun ini memang relatif menurun," katanya.
Menurun dia, pencapaian target pajak tersebut antara lain akibat lesunya ekspor batu bara, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak daerah.
"Selama ini pendapatan pajak dari sektor batu bara mencapai 21 persen lebih dari total penerimaan pajak, karena kini kondisi perdagangan sektor pertambangan sedang lesu, sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak," katanya.
Selain itu, terjadinya perlambatan realisasi dana APBD maupun APBN, akibat adanya perubahan komenklatur dari kementerian keuangan, sehingga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengerjaan beberapa proyek.
Menurut Arif, pencairan dana APBD dan APBN untuk belanja daerah maupun pembangunan juga menjadi faktor penting penerimaan pajak, karena dari dana tersebut, proyek pembangunan infrastruktur bisa berjalan.
Sehingga, kata dia, perusahaan konstruksi bisa kembali bekerja, dan bisa membayar pajak sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
"Sektor konstruksi dan jasa keuangan, menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak yang cukup besar,selain pertambangan, sehingga penerimaan dari sektor ini akan kita maksimalkan," katanya.
Secara keseluruhan komposisi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan selatan dan tengah sampai dengan bulan Juni 2015 tersebut ditopang dari sektor pertambangna dan pangalian sebesar 21,85 persen.
Selanjutnya, dari sektor perdagangan besar dan eceran 15,82 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 15,82 persen, industri pengolahan 10,03 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 8,10 persen dan sektor lainnya sebesar 28,38 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalsel dan Kalteng Arif Yanuar pada buka bersama dengan wartawan di Banjarmasin, Kamis mengatakan, pihaknya akan bekerja lebih keras untuk mencari terobosan baru sebagai pengganti dari menurunnya penerimaan sektor pajak pertambangan batu bara.
"Beberapa sektor penerimaan yang bisa kita maksimalkan penerimaannya antara lain sektor jasa keuangan, konstruksi dan beberapa sektor lainnya, yang selama ini belum tergarap maksimal," katanya.
Arif mengungkapkan, hingga Juli 2015 pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 27,83 persen dari target pencapaian pajak sebesar Rp15,6 triliun.
"Sampai dengan bulan Juli 2015 kanwil kalselteng telah mengumpulkan 27,83 persen atau Rp4,3 triliun, sehingga masih diperlukan usaha keras untuk mencapai 100 persen," katanya.
Pada 2014, kata dia, pihaknya mampu mencapai target sebesar 101,82 persen dari total target penerimaan yang ditetapkan Rp9 triliun.
"Kalau sebelumnya, Juli 2014, penerimaan telah mencapai 33 persen dari target yang ditetapkan, tahun ini memang relatif menurun," katanya.
Menurun dia, pencapaian target pajak tersebut antara lain akibat lesunya ekspor batu bara, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak daerah.
"Selama ini pendapatan pajak dari sektor batu bara mencapai 21 persen lebih dari total penerimaan pajak, karena kini kondisi perdagangan sektor pertambangan sedang lesu, sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak," katanya.
Selain itu, terjadinya perlambatan realisasi dana APBD maupun APBN, akibat adanya perubahan komenklatur dari kementerian keuangan, sehingga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengerjaan beberapa proyek.
Menurut Arif, pencairan dana APBD dan APBN untuk belanja daerah maupun pembangunan juga menjadi faktor penting penerimaan pajak, karena dari dana tersebut, proyek pembangunan infrastruktur bisa berjalan.
Sehingga, kata dia, perusahaan konstruksi bisa kembali bekerja, dan bisa membayar pajak sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
"Sektor konstruksi dan jasa keuangan, menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak yang cukup besar,selain pertambangan, sehingga penerimaan dari sektor ini akan kita maksimalkan," katanya.
Secara keseluruhan komposisi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan selatan dan tengah sampai dengan bulan Juni 2015 tersebut ditopang dari sektor pertambangna dan pangalian sebesar 21,85 persen.
Selanjutnya, dari sektor perdagangan besar dan eceran 15,82 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 15,82 persen, industri pengolahan 10,03 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 8,10 persen dan sektor lainnya sebesar 28,38 persen.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015