Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Ansor Ramadlan optimistis Jembatan Selat Pulau Laut di timur provinsi itu bakal segera terwujud.
Menurut dia, di Banjarmasin, Senin, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel selaku penanggung jawab pembangunan jembatan, yang menghubungkan Pulau Laut, tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan itu, menyatakan sudah tak ada masalah, terutama dari segi tata letak.
Politisi PPP tersebut bersama rombongan Komisi III DPRD Kalsel didampingi DPU Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) meninjau rencana lokasi pembangunan jembatan yang mempunyai nilai strategis dari beberapa aspek itu pada 25-27 Juni 2015.
"Sesuai perencanaan pembangunan jembatan yang memerlukan biaya mencapai Rp3,6 triliun itu, pada titik Tanah Merah Batulicin, ibu kota Tanbu (260 kilometer timur Banjarmasin) dan Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru," kata Ansor.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina berharap, peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut yang dijadwalkan 8-9 Juli 2015 jangan sampai tertunda lagi, sebagaimana sebelumnya pada 25 Juni 2015.
"Dari informasi yang saya terima dari Pak Gubernur (Gubernur Kalsel Rudy Ariffin), peletakan batu pertama pembangunan jembatan itu dijadwalkan 8 Juli nanti di Tanah Merah Batulicin, dan 9 Juli 2015 di Tanjung Serdang," ungkapnya.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu berharap, jangan ada lagi penundaan rencana peletakan batu pertama jembatan yang akan makin membuka keterisolasian daerah Kotabaru dan bermakna strategis dalam pembangunan kemaritiman di wilayah timur provinsi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel itu berharap jangan tertunda lagi.
"Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel sudah menyediakan anggaran pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daaerah (APBD) 2015 sebesar Rp50 miliar untuk menunjang tahapan awal pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu," demikian Ibnu Sina.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Kalsel lain Hormansyah mengingatakan, agar pihak terkait segera menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu, seperti masalah lahan.
Karena, menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu, kalau persoalan tersebut tak segera diselesaikan bisa memperlambat pelaksanaan pembangunan jembatan terpanjang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Menurut dia, di Banjarmasin, Senin, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel selaku penanggung jawab pembangunan jembatan, yang menghubungkan Pulau Laut, tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan itu, menyatakan sudah tak ada masalah, terutama dari segi tata letak.
Politisi PPP tersebut bersama rombongan Komisi III DPRD Kalsel didampingi DPU Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) meninjau rencana lokasi pembangunan jembatan yang mempunyai nilai strategis dari beberapa aspek itu pada 25-27 Juni 2015.
"Sesuai perencanaan pembangunan jembatan yang memerlukan biaya mencapai Rp3,6 triliun itu, pada titik Tanah Merah Batulicin, ibu kota Tanbu (260 kilometer timur Banjarmasin) dan Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru," kata Ansor.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina berharap, peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut yang dijadwalkan 8-9 Juli 2015 jangan sampai tertunda lagi, sebagaimana sebelumnya pada 25 Juni 2015.
"Dari informasi yang saya terima dari Pak Gubernur (Gubernur Kalsel Rudy Ariffin), peletakan batu pertama pembangunan jembatan itu dijadwalkan 8 Juli nanti di Tanah Merah Batulicin, dan 9 Juli 2015 di Tanjung Serdang," ungkapnya.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu berharap, jangan ada lagi penundaan rencana peletakan batu pertama jembatan yang akan makin membuka keterisolasian daerah Kotabaru dan bermakna strategis dalam pembangunan kemaritiman di wilayah timur provinsi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel itu berharap jangan tertunda lagi.
"Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel sudah menyediakan anggaran pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daaerah (APBD) 2015 sebesar Rp50 miliar untuk menunjang tahapan awal pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu," demikian Ibnu Sina.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Kalsel lain Hormansyah mengingatakan, agar pihak terkait segera menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut itu, seperti masalah lahan.
Karena, menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu, kalau persoalan tersebut tak segera diselesaikan bisa memperlambat pelaksanaan pembangunan jembatan terpanjang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015