Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan (Disperindag Kalsel) mencatat persediaan gula pasir di provinsi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dua bulan ke depan.
"Jadi untuk kebutuhan bulan Ramadhan serta lebaran atau Idul Fitri mendatang warga masyarakat Kalsel tak perlu khawatir akan kekosongan gula pasir," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kalsel Riaharti Zulfahan usai rapat bersama Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat.
Ia menjelaskan kebutuhan gula pasir di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tersebut per bulan sekitar 10.550 ton.
"Khusus untuk keperluan konsumsi sekitar 550 ton, selebihnya buat industri pengolahan kue dan lainnya," lanjut perempuan yang baru menjabat Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kalsel tersebut.
Ia menambahkan untuk industri pengolahan kue dan minuman itu berupa gula rafinasi, sedangkan buat konsumsi langsung oleh warga masyarakat dari gula tebu.
Mengenai mulai naiknya harga gula pasir dan berbagai kebutuhan pokok lain menjalang bulan puasa Ramadhan 1436 Hijriah, menurut dia, hal itu masih dalam batas toleransi, karena kenaikan berkisar antara 10-20 persen, dan masih bersifat temporer.
Namun, ucap dia, Disperindag bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok tersebut, seperti gula pasir kalau harga di pasaran di atas kemapuan/daya beli masyarakat, maka pemerintah sesegeranya pula melakukan operasi pasar (OP).
Mengenai isu beras plastik (sintetis/palsu), dia menyatakan dari hasil pemantauan Disperindag setempat bersama instansi terkait belakangan ini di Kalsel tidak ditemukan.
"Tapi kita tetap mengimbau warga masyarakat agar turut mewapasdai atas kemungkinan masuknya beras palsu tersebut, dan segera melaporkan kepada pihak berwenang kalau ada temuan supaya jangan sampai meluas serta masyarakat konsumen," kata Riaharti.
Rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dengan Komisi II DPRD setempat itu, membicarakan persiapan dan kesiapan menyediakan kebutuhan pokok menghadapi bulan puasa Ramadhan dan lebaran Idul Fitri mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram berharap, persediaan kebutuhan pokok menghadapi Ramadhan dan lebaran Idul Fitri 1436 H jangan bermasalah.
Begitu pula harga dari kebutuhan itu jangan sampai menimbulkan gejolak, dan pihak instansi terkait harus mampu mengendalikan agar konsumen atau masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah tidak kesulitan memenuhi kebutuhannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Jadi untuk kebutuhan bulan Ramadhan serta lebaran atau Idul Fitri mendatang warga masyarakat Kalsel tak perlu khawatir akan kekosongan gula pasir," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kalsel Riaharti Zulfahan usai rapat bersama Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat.
Ia menjelaskan kebutuhan gula pasir di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tersebut per bulan sekitar 10.550 ton.
"Khusus untuk keperluan konsumsi sekitar 550 ton, selebihnya buat industri pengolahan kue dan lainnya," lanjut perempuan yang baru menjabat Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kalsel tersebut.
Ia menambahkan untuk industri pengolahan kue dan minuman itu berupa gula rafinasi, sedangkan buat konsumsi langsung oleh warga masyarakat dari gula tebu.
Mengenai mulai naiknya harga gula pasir dan berbagai kebutuhan pokok lain menjalang bulan puasa Ramadhan 1436 Hijriah, menurut dia, hal itu masih dalam batas toleransi, karena kenaikan berkisar antara 10-20 persen, dan masih bersifat temporer.
Namun, ucap dia, Disperindag bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok tersebut, seperti gula pasir kalau harga di pasaran di atas kemapuan/daya beli masyarakat, maka pemerintah sesegeranya pula melakukan operasi pasar (OP).
Mengenai isu beras plastik (sintetis/palsu), dia menyatakan dari hasil pemantauan Disperindag setempat bersama instansi terkait belakangan ini di Kalsel tidak ditemukan.
"Tapi kita tetap mengimbau warga masyarakat agar turut mewapasdai atas kemungkinan masuknya beras palsu tersebut, dan segera melaporkan kepada pihak berwenang kalau ada temuan supaya jangan sampai meluas serta masyarakat konsumen," kata Riaharti.
Rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dengan Komisi II DPRD setempat itu, membicarakan persiapan dan kesiapan menyediakan kebutuhan pokok menghadapi bulan puasa Ramadhan dan lebaran Idul Fitri mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram berharap, persediaan kebutuhan pokok menghadapi Ramadhan dan lebaran Idul Fitri 1436 H jangan bermasalah.
Begitu pula harga dari kebutuhan itu jangan sampai menimbulkan gejolak, dan pihak instansi terkait harus mampu mengendalikan agar konsumen atau masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah tidak kesulitan memenuhi kebutuhannya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015