Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina menyatakan, dirinya sudah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan sanksi denda administratif atau denda bayar uang tunai bagi pelanggan protokol kesehatan COVID-19.
Dinyatakan dia di Banjarmasin, Senin kemarin, bahwa penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 68 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, sementara ini tidak disertai sanksi denda.
"Saya sudah mengeluarkan kebijakan itu, untuk sanksi denda Prokes sementara tidak diberlakukan dulu, tapi sanksi yang lain tetap," ujarnya.
Menurut dia, bagi pelanggar Prokes, seperti tidak pakai masker hingga buat kerumunan untuk disanksi yang lainnya, saksi teguran lusan atau tertulis hingga sanksi kerja sosial tetap diberlakukan.
"Memang pada saat PPKM level 4 yang berlangsung dua pekan lalu tidak kurang 1.500 orang terjaring melanggar Prokes," ujarnya.
Di mana sembilan pelanggar diantaranya dikenakan sanksi denda uang tunai, ini kedepannya ditiadakan dulu.
Ibnu Sina menyampaikan memgambil kebijakan tersebut atas pertimbangan saran dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
"Menurut pengadilan, sanksi yang berupa administratif atau berupa denda, harusnya diatur dalam peraturan daerah (Perda), bukan di Perwali," tuturnya.
Terkait peningkatan status Perwali ini menjadi Perda, kata Ibnu Sina, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPRD setempat.
"Tadi kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin, pihak dewan akan mengkaji kemungkinan itu jika harus dilakukan, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," ujar Ibnu Sina.
Tapi saat ini penegakan protokol kesehatan COVID-19 sudah kembali kejalan yang benar, di mana untuk penerapan sanksi denda itu harus diatur dalam undang-undang atau setidaknya Perda, bukan Perwali.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat pada Senin malam, menetapkan Kota Banjarmasin masuk kota di luar Jawa dan Bali yang dilanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk ketiga kalinya, yakni, hingga 16 Agustus 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Dinyatakan dia di Banjarmasin, Senin kemarin, bahwa penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 68 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, sementara ini tidak disertai sanksi denda.
"Saya sudah mengeluarkan kebijakan itu, untuk sanksi denda Prokes sementara tidak diberlakukan dulu, tapi sanksi yang lain tetap," ujarnya.
Menurut dia, bagi pelanggar Prokes, seperti tidak pakai masker hingga buat kerumunan untuk disanksi yang lainnya, saksi teguran lusan atau tertulis hingga sanksi kerja sosial tetap diberlakukan.
"Memang pada saat PPKM level 4 yang berlangsung dua pekan lalu tidak kurang 1.500 orang terjaring melanggar Prokes," ujarnya.
Di mana sembilan pelanggar diantaranya dikenakan sanksi denda uang tunai, ini kedepannya ditiadakan dulu.
Ibnu Sina menyampaikan memgambil kebijakan tersebut atas pertimbangan saran dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
"Menurut pengadilan, sanksi yang berupa administratif atau berupa denda, harusnya diatur dalam peraturan daerah (Perda), bukan di Perwali," tuturnya.
Terkait peningkatan status Perwali ini menjadi Perda, kata Ibnu Sina, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPRD setempat.
"Tadi kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin, pihak dewan akan mengkaji kemungkinan itu jika harus dilakukan, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," ujar Ibnu Sina.
Tapi saat ini penegakan protokol kesehatan COVID-19 sudah kembali kejalan yang benar, di mana untuk penerapan sanksi denda itu harus diatur dalam undang-undang atau setidaknya Perda, bukan Perwali.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat pada Senin malam, menetapkan Kota Banjarmasin masuk kota di luar Jawa dan Bali yang dilanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk ketiga kalinya, yakni, hingga 16 Agustus 2021.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021