Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, terus berupaya mengendalikan jumlah penduduk guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan daerah.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto di Amuntai, Minggu, mengatakan bahwa perencanaan kependudukan merupakan upaya mengatur jumlah dan kualitas penduduk yang ideal sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurut dia, jumlah penduduk bisa direncanakan asal melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan elemen masyarakat.
Jumlah penduduk yang ideal adalah yang berkualitas, sehat, produktif sesuai kondisi kebutuhan daerah untuk membangun.
Sunarto mencontohkan jumlah penduduk harus lebih banyak usia produktif daripada usia lanjut. Misalnya, kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kaum laki-laki banyak merantau ke luar daerah sehingga lebih banyak kaum wanita.
"Semestinya, kondisi penduduk ini bisa direncanakan melalui kebijakan pemerintah agar penduduk laki-laki dan usia produktif jangan sampai mencari pekerjaan ke daerah lain," katanya.
Menurut dia, masih banyak kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk perencanaan kependudukan, termasuk untuk mencapai ketahanan pangan.
Ia berpendapat bahwa ketahanan dan kemandirian pangan yang ditunjang jumlah dan kualitas penduduk yang ideal menjadikan harga kebutuhan pokok stabil bagi masyarakat.
"Apalagi, jika pemerintah tidak lagi mengimpor sembako dari negara lain," katanya.
Perencanaan penduduk, kata dia, secara tidak langsung membantu menstabilkan harga sembako karena jumlah penduduk yang sesuai dengan produksi pangan di daerah.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto di Amuntai belum lama ini mengatakan bahwa mahalnya harga kebutuhan bahan pokok karena masih relatif banyak bahan sembako impor.
"Meski pemerintah sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap saja harga sembako mahal karena memang banyak komponennya masih diimpor," ujar Sunarto.
Sunarto mengatakan bahwa pemerintah terpaksa mendatangkan atau mengimpor beberapa kebutuhan bahan pokok karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.
"Produk pangan dalam negeri berlimpah. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengendalian penduduk," kata Sunarto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto di Amuntai, Minggu, mengatakan bahwa perencanaan kependudukan merupakan upaya mengatur jumlah dan kualitas penduduk yang ideal sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurut dia, jumlah penduduk bisa direncanakan asal melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan elemen masyarakat.
Jumlah penduduk yang ideal adalah yang berkualitas, sehat, produktif sesuai kondisi kebutuhan daerah untuk membangun.
Sunarto mencontohkan jumlah penduduk harus lebih banyak usia produktif daripada usia lanjut. Misalnya, kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kaum laki-laki banyak merantau ke luar daerah sehingga lebih banyak kaum wanita.
"Semestinya, kondisi penduduk ini bisa direncanakan melalui kebijakan pemerintah agar penduduk laki-laki dan usia produktif jangan sampai mencari pekerjaan ke daerah lain," katanya.
Menurut dia, masih banyak kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk perencanaan kependudukan, termasuk untuk mencapai ketahanan pangan.
Ia berpendapat bahwa ketahanan dan kemandirian pangan yang ditunjang jumlah dan kualitas penduduk yang ideal menjadikan harga kebutuhan pokok stabil bagi masyarakat.
"Apalagi, jika pemerintah tidak lagi mengimpor sembako dari negara lain," katanya.
Perencanaan penduduk, kata dia, secara tidak langsung membantu menstabilkan harga sembako karena jumlah penduduk yang sesuai dengan produksi pangan di daerah.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Sunarto di Amuntai belum lama ini mengatakan bahwa mahalnya harga kebutuhan bahan pokok karena masih relatif banyak bahan sembako impor.
"Meski pemerintah sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap saja harga sembako mahal karena memang banyak komponennya masih diimpor," ujar Sunarto.
Sunarto mengatakan bahwa pemerintah terpaksa mendatangkan atau mengimpor beberapa kebutuhan bahan pokok karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.
"Produk pangan dalam negeri berlimpah. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengendalian penduduk," kata Sunarto.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015