Panitia Khusus atau Pansus IV DPRD Kalimantan Selatan menghimpun aspirasi/masukkan dari perguruan tinggi (PT) di Amuntai - sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Ketua Pansus IV HM Lutfi Saifuddin SSos yang juga Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengemukakan itu melalui WA-nya, Rabu (28/7) malam.
Pansus IV membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel atau provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
"Penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi tersebut pada intinya antara lain memfasilitasi secara terhadap mereka yang studi dalam bidang tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, dimana tenaga ahli bidang itu masih kurang atau belum ada," ujar Lutfi.
"Tapi yang jelas penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi yang kita lakukan spesifik atau mempunyai kekhasan, bukan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin itu.
DPRD Kalsel berharap melalui penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang handal atau unggul di provinsinya walaupun sebagai provinsi terkecil, tapi tertua di Pulau Kalimantan.
Dengan terwujudnya SDM yang handal dan unggul tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel seperti Tahun 2020 dengan angka 70,91 meningkat 0,19 poin atau tumbuh 0,27 persen dibandingkan 2019.
Oleh sebab itu, Komisi IV yang juga membidangi pendidikan mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di provinsinya yang kemudian DPRD Kalsel sepakat menjadikannya Raperda inisiatif Dewan provinsi setempat.
Kunjungan kerja (Kunker) Pansus IV yang dijadwalkan, 29 - 31 Juli 2021 semula studi komparasi ke luar daerah, tetapi oleh karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diubah menjadi dalam daerah provinsi sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Pansus IV HM Lutfi Saifuddin SSos yang juga Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengemukakan itu melalui WA-nya, Rabu (28/7) malam.
Pansus IV membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel atau provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
"Penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi tersebut pada intinya antara lain memfasilitasi secara terhadap mereka yang studi dalam bidang tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, dimana tenaga ahli bidang itu masih kurang atau belum ada," ujar Lutfi.
"Tapi yang jelas penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi yang kita lakukan spesifik atau mempunyai kekhasan, bukan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin itu.
DPRD Kalsel berharap melalui penyelenggaraan penguatan fasilitasi pendidikan tinggi akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang handal atau unggul di provinsinya walaupun sebagai provinsi terkecil, tapi tertua di Pulau Kalimantan.
Dengan terwujudnya SDM yang handal dan unggul tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel seperti Tahun 2020 dengan angka 70,91 meningkat 0,19 poin atau tumbuh 0,27 persen dibandingkan 2019.
Oleh sebab itu, Komisi IV yang juga membidangi pendidikan mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di provinsinya yang kemudian DPRD Kalsel sepakat menjadikannya Raperda inisiatif Dewan provinsi setempat.
Kunjungan kerja (Kunker) Pansus IV yang dijadwalkan, 29 - 31 Juli 2021 semula studi komparasi ke luar daerah, tetapi oleh karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diubah menjadi dalam daerah provinsi sendiri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021