Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, perubahan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pemberian layanan terbaik itu demi terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan mudah," ujar Fraksi PKS tersebut pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya, Asbullah di Banjarmasin, Senin.
Selain itu, harus ada pula peningkatan dari sisi tranparansi, akuntabilitas dan profesional sebagaimana amanat Undang-Undang, lanjut Fraksi PKS melalui juru bicaranya H Haryanto SE.
Fraksi PKS DPRD Kalsel mengemukakan harapan tersebut dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di provinsi itu.
���� Wakil rakyat dari PKS itu memaklumi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis atas peningkatan kapasitas kelembagaan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) menjadi BPTSP, karena merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan.�
Namun Fraksi PKS mengingatkan, Raperda bukan hanya aspek legal formal semata, tapi harus dikaji dengan pemilahan yang selektif terhadap substansi-substansi Raperda tersebut. Jangan sampai kapasitas kelembagaan berubah, sementara kinerja dan pelayanan justruk semakin memburuk.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS DPRD Kalsel berpendapat, inovasi dan perbaikan perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya upaya perbaikan melalui "feedback" (umpan balik) dari masyarakat pengguna layanan.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM), salah satu instrument untuk mengukur tingkat kinerja pada unit pelayanan instansi pemerintah. Dengan demikian akan diketahui secara riil dan objektif kualitas pelayanan," ujar Fraksi PKS DPRD Kalsel.
Kemudian Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi SIP itu mempertanyakan, sejak beridirinya KP2T Kalsel tahun 2011 dengan terbitnya Perda Nomor 8 tahun 2011, sudah berapa banyak menrima penghargaan.
"Berapa banyak pula pelayanan perizinan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008? Ke depan kita berharap sistem manajemen kualitas pada instansi pelayanan perizinan di Kalsel diakui secara internasional," demikian Fraksi PKS DPRD provinsi tersebut.�
Rapat paripurna DPRD Kalsel kali ini hanya dihadiri Asisten� Gubernur Provinsi tersebut Bidang Pemerintahan H Suharjo mewakili gubernur setempat H Rudy Ariffin yang berhalangan hadir.
Ketidak hadiran Gubernur Kalsel tersebut karena pada waktu bersamaan ada kegiatan lain, peletakan batu pertama pengembangan pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Pemberian layanan terbaik itu demi terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan mudah," ujar Fraksi PKS tersebut pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya, Asbullah di Banjarmasin, Senin.
Selain itu, harus ada pula peningkatan dari sisi tranparansi, akuntabilitas dan profesional sebagaimana amanat Undang-Undang, lanjut Fraksi PKS melalui juru bicaranya H Haryanto SE.
Fraksi PKS DPRD Kalsel mengemukakan harapan tersebut dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di provinsi itu.
���� Wakil rakyat dari PKS itu memaklumi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis atas peningkatan kapasitas kelembagaan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) menjadi BPTSP, karena merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan.�
Namun Fraksi PKS mengingatkan, Raperda bukan hanya aspek legal formal semata, tapi harus dikaji dengan pemilahan yang selektif terhadap substansi-substansi Raperda tersebut. Jangan sampai kapasitas kelembagaan berubah, sementara kinerja dan pelayanan justruk semakin memburuk.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS DPRD Kalsel berpendapat, inovasi dan perbaikan perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya upaya perbaikan melalui "feedback" (umpan balik) dari masyarakat pengguna layanan.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM), salah satu instrument untuk mengukur tingkat kinerja pada unit pelayanan instansi pemerintah. Dengan demikian akan diketahui secara riil dan objektif kualitas pelayanan," ujar Fraksi PKS DPRD Kalsel.
Kemudian Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi SIP itu mempertanyakan, sejak beridirinya KP2T Kalsel tahun 2011 dengan terbitnya Perda Nomor 8 tahun 2011, sudah berapa banyak menrima penghargaan.
"Berapa banyak pula pelayanan perizinan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008? Ke depan kita berharap sistem manajemen kualitas pada instansi pelayanan perizinan di Kalsel diakui secara internasional," demikian Fraksi PKS DPRD provinsi tersebut.�
Rapat paripurna DPRD Kalsel kali ini hanya dihadiri Asisten� Gubernur Provinsi tersebut Bidang Pemerintahan H Suharjo mewakili gubernur setempat H Rudy Ariffin yang berhalangan hadir.
Ketidak hadiran Gubernur Kalsel tersebut karena pada waktu bersamaan ada kegiatan lain, peletakan batu pertama pengembangan pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin oleh Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015