Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, memperjuangkan daerahnya mendapat alokasi anggaran 10 persen dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Kamis mengatakan, BPBD belum bisa berbuat dengan maksimal, karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
"Karena minimnya fasilitas maka setiap kali ada bencana seperti kebakaran, banyak warga yang menderita kerugian material," kata Arif.
Terlebih lanjut dia, Kabupaten Kotabaru yang notabene daerah kepulauan ini didominasi daerah laut, yang antara daerah yang satu dengan daerah lain atau kecamatan terkendala dengan perairan, sehingga mobil pemadam tidak bisa leluasa menjangkaunya.
Atas kondisi tersebut, kemampuan daerah sangat terbatas dalam pemenuhan sejumlah perlengkapan, oleh karenanya perlu kiranya meng-eksplor potensi di pusat yang alokasi anggaran dari APBN.
"Alhamdulillah, dari kondultasi kami di BNPB ternyata diketahui masih ada alokasi anggaran senilai 10 persen secara nasional yang belum terserap, namun keberadaannya tidak dalam bentuk dana segar melainkan perlengkapan untuk penanggulangan bencana dan darurat," ungkapnya.
Untuk mendapatkannya lanjut politisi Partai PPP ini, daerah disarankan untuk mengajukan permohonan kepada BNPB dengan diketahui bupati dan kepala BPBD setempat.
Pada kesempatan tersebut, pihak BNPB juga mengingatkan, dalam pengelolaan dan pemanfaatan perlengkapan hendaknya tetap sharing (berbagi) beban dengan daerah, khususnya biaya pemeliharaan.
Sebab diungkapkan pihak BNPB bahwa nilai dari perlengkapan tersebut cukup besar, seperti tenda darurat senilai Rp300 juta, begitu juga speed boat bencana, perahu karet, pemadam apung dan lain-lain itu nilainya cukup mahal sehingga perlu perawatan yang maksimal agar tetap bisa dimanfaatkan.
"Melihat dari kriteria perlengkapan yang disebutkan, sangat relevan dengan kondisi alam Kabupaten Kotabaru yang daerahnya didominasi laut," ujar Arif seraya meminta kepada legislatif agar segera menindak lanjuti hasil kunjungan ini dengan menggelar rapat koordinasi dengan BPBD Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Kamis mengatakan, BPBD belum bisa berbuat dengan maksimal, karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
"Karena minimnya fasilitas maka setiap kali ada bencana seperti kebakaran, banyak warga yang menderita kerugian material," kata Arif.
Terlebih lanjut dia, Kabupaten Kotabaru yang notabene daerah kepulauan ini didominasi daerah laut, yang antara daerah yang satu dengan daerah lain atau kecamatan terkendala dengan perairan, sehingga mobil pemadam tidak bisa leluasa menjangkaunya.
Atas kondisi tersebut, kemampuan daerah sangat terbatas dalam pemenuhan sejumlah perlengkapan, oleh karenanya perlu kiranya meng-eksplor potensi di pusat yang alokasi anggaran dari APBN.
"Alhamdulillah, dari kondultasi kami di BNPB ternyata diketahui masih ada alokasi anggaran senilai 10 persen secara nasional yang belum terserap, namun keberadaannya tidak dalam bentuk dana segar melainkan perlengkapan untuk penanggulangan bencana dan darurat," ungkapnya.
Untuk mendapatkannya lanjut politisi Partai PPP ini, daerah disarankan untuk mengajukan permohonan kepada BNPB dengan diketahui bupati dan kepala BPBD setempat.
Pada kesempatan tersebut, pihak BNPB juga mengingatkan, dalam pengelolaan dan pemanfaatan perlengkapan hendaknya tetap sharing (berbagi) beban dengan daerah, khususnya biaya pemeliharaan.
Sebab diungkapkan pihak BNPB bahwa nilai dari perlengkapan tersebut cukup besar, seperti tenda darurat senilai Rp300 juta, begitu juga speed boat bencana, perahu karet, pemadam apung dan lain-lain itu nilainya cukup mahal sehingga perlu perawatan yang maksimal agar tetap bisa dimanfaatkan.
"Melihat dari kriteria perlengkapan yang disebutkan, sangat relevan dengan kondisi alam Kabupaten Kotabaru yang daerahnya didominasi laut," ujar Arif seraya meminta kepada legislatif agar segera menindak lanjuti hasil kunjungan ini dengan menggelar rapat koordinasi dengan BPBD Kotabaru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015