Balangan, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, terus melakukan berbagai persiapan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten setempat.
Ketua KPU Kabupaten Balangan Aidinnor di Paringin, Kamis, mengatakan selain persiapan dana pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terkait Pilkada Balangan 2015.
"Kami sudah berupaya optimal melakukan sosialisasi, baik lewat penyebaran pamflet dan spanduk, serta turun langsung hingga wilayah pedesaan," katanya.
Aidinnor mengungkapkan sosialisasi dengan menggandeng relawan demokrasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat serta pemilih pemula terus dilaksanakan.
"Kami sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi, dalam waktu dekat ini kami akan gencarkan sosialisasi kembali, selain untuk memberikan penjelasan terkait Pilkada, semoga hal ini juga bisa menekan angka abstain atau golput pada Pilkada," ujarnya.
Untuk masalah dana, lanjut Aidinnor, dana Pilkada sebanyak Rp9 miliar dinilai belum mencukupi, mengingat akan ada dana honor pada penyelenggara teknis.
"Anggaran dana sudah ada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rp9 miliar, tapi kami akan meminta tambahan Rp4 miliar di APBD Perubahan nanti," ujarnya.
Usulan penambahan dana tersebut ungkap Aidinnor, mengingat adanya honor penyelenggara teknis di lapangan, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Penambahan dana tersebut dinilai perlu untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana diperlukan 40 orang untuk delapan kecamatan, karena satu kecamatan ada lima orang, belum lagi petugas di TPS," bebernya.
Sementara itu, untuk pencairan dana Pilkada tersebut ia menjelaskan, sampai saat ini masih belum cari, karena masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua KPU Kabupaten Balangan Aidinnor di Paringin, Kamis, mengatakan selain persiapan dana pihaknya juga terus melakukan sosialisasi terkait Pilkada Balangan 2015.
"Kami sudah berupaya optimal melakukan sosialisasi, baik lewat penyebaran pamflet dan spanduk, serta turun langsung hingga wilayah pedesaan," katanya.
Aidinnor mengungkapkan sosialisasi dengan menggandeng relawan demokrasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat serta pemilih pemula terus dilaksanakan.
"Kami sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi, dalam waktu dekat ini kami akan gencarkan sosialisasi kembali, selain untuk memberikan penjelasan terkait Pilkada, semoga hal ini juga bisa menekan angka abstain atau golput pada Pilkada," ujarnya.
Untuk masalah dana, lanjut Aidinnor, dana Pilkada sebanyak Rp9 miliar dinilai belum mencukupi, mengingat akan ada dana honor pada penyelenggara teknis.
"Anggaran dana sudah ada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rp9 miliar, tapi kami akan meminta tambahan Rp4 miliar di APBD Perubahan nanti," ujarnya.
Usulan penambahan dana tersebut ungkap Aidinnor, mengingat adanya honor penyelenggara teknis di lapangan, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Penambahan dana tersebut dinilai perlu untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana diperlukan 40 orang untuk delapan kecamatan, karena satu kecamatan ada lima orang, belum lagi petugas di TPS," bebernya.
Sementara itu, untuk pencairan dana Pilkada tersebut ia menjelaskan, sampai saat ini masih belum cari, karena masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015