Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Tenaga Penyuluh Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mendapatkan bantuan program berupa dana paket hemat dan paket penuh untuk meningkatkan aktivitas di Balai Penyuluh Kecamatan (BPK).
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Yuli Hertawan di Amuntai, Jumat, mengatakan, sebanyak empat balai mendapatkan paket penuh sebesar Rp50.800.060 per balai, sedangkan paket hemat hanya Rp6,8 juta per balai.
Dana bantuan ini, kata dia, digunakan untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan di BPK guna mendukung program swasembada beras nasional.
Adanya perbedaan besaran dana bantuan terhadap BPK ini, menurut dia, disesuaikan dengan luasan lahan persawahan di masing-masing kawasan balai.
BPK yang dapat bantuan paket penuh sebanyak 4 BPK yakni Danau Panggan, Amuntai Utara, Sungai Pandan dan Babirik. Sedang Paket hemat untuk 3 BPK yakni Banjang, Haur Gading dan Amuntai Selatan.
Yuli menerangkan, sebanyak delapan petugas penyuluh pertanian yang ada di kabupaten (kelompok jabatan fungsional) secara berkala mengunjungi petani dan memberikan pelatihan di BPK.
Lain waktu, lanjut dia, ada juga penyuluh dari instansi terkait yang memberikan pelatihan di BPK seperti dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM.
"Jadi dalam waktu satu bulan minimal, sebanyak empat kali kunjungan ke BPK untuk memberi penyuluhan dan pelatihan," katanya.
Dia mengatakan, untuk membiayai pertemuan di BPK ini ada bantuan dana bersumber dari APBD II, dana yang dialokasikan untuk setiap pertemuan pelatihan hanya untuk keperluan konsumsi.
Keberadaan BPK ini, tuturnya menjadi semacam "home base" bagi para petani dan tenaga penyuluh untuk saling bertemu, urun rembuk dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Keberadaan BPK ini, tutur Yuli memang terstruktur mulai dari pusat hingga daerah dan kecamatan. Keberadaannya berlandaskan Undang-undang nomor 16 tahun 2006.
"Jika di pusat kita kenal ada Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, maka di provinsi ada Balai Koordinasi Penyuluh atau Bakor, demikian pula ditingkat kabupaten dan kecamatan" paparnya.
Materi pelatihan yang diberikan tenaga penyuluh di BPK, katanya juga sesuai permintaan petani, misalnya jika petani menghadapi masalah hama tikus dan meminta tenaga penyuluh memberikan pengetahuan teknik, memberantas hama tikus, maka petugas penyuluh dari kabupaten akan berikan materi pelatihan tersebut.
Saat pertemuan pelatihan di BPK ini, seringkali pula para petani menyampaikan berbagai keluhan permasalahan, serta kendala yang sedang dihadapi di lahan pertanian mereka.
Seiring kendala cuaca ekstrem, Badan Penyuluh Pertanian selalu mendapatkan informasi ramalam cuaca dari BMKG Banjarbaru yang kemudian diteruskan kepada para petani melalui tenaga penyuluh di lapangan.
Seringkali, katanya, petani kurang memperdulikan informasi cuaca yang disampaikan sehingga pada beberapa kasus petani mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat lahan mereka tergenang air/ banjir.
Seiring adanya bantuan kerjasama dari TNI melalui Babinsa yang akan membantu kegiatan penyuluhan, maka semakin menambah intensitas pertamuan di balai dan di lapangan.
"Kita berharap adanya bantuan Babinsa dan bantuan dana dari pusat untuk kegiatan pelatihan di BPK ini bisa meningkatkan SDM petani karena di tiap daerah selalu menghadapi persoalan klasik yang sama yakni kurang jumlah tenaga penyuluh pertanian" ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Yuli Hertawan di Amuntai, Jumat, mengatakan, sebanyak empat balai mendapatkan paket penuh sebesar Rp50.800.060 per balai, sedangkan paket hemat hanya Rp6,8 juta per balai.
Dana bantuan ini, kata dia, digunakan untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan di BPK guna mendukung program swasembada beras nasional.
Adanya perbedaan besaran dana bantuan terhadap BPK ini, menurut dia, disesuaikan dengan luasan lahan persawahan di masing-masing kawasan balai.
BPK yang dapat bantuan paket penuh sebanyak 4 BPK yakni Danau Panggan, Amuntai Utara, Sungai Pandan dan Babirik. Sedang Paket hemat untuk 3 BPK yakni Banjang, Haur Gading dan Amuntai Selatan.
Yuli menerangkan, sebanyak delapan petugas penyuluh pertanian yang ada di kabupaten (kelompok jabatan fungsional) secara berkala mengunjungi petani dan memberikan pelatihan di BPK.
Lain waktu, lanjut dia, ada juga penyuluh dari instansi terkait yang memberikan pelatihan di BPK seperti dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM.
"Jadi dalam waktu satu bulan minimal, sebanyak empat kali kunjungan ke BPK untuk memberi penyuluhan dan pelatihan," katanya.
Dia mengatakan, untuk membiayai pertemuan di BPK ini ada bantuan dana bersumber dari APBD II, dana yang dialokasikan untuk setiap pertemuan pelatihan hanya untuk keperluan konsumsi.
Keberadaan BPK ini, tuturnya menjadi semacam "home base" bagi para petani dan tenaga penyuluh untuk saling bertemu, urun rembuk dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Keberadaan BPK ini, tutur Yuli memang terstruktur mulai dari pusat hingga daerah dan kecamatan. Keberadaannya berlandaskan Undang-undang nomor 16 tahun 2006.
"Jika di pusat kita kenal ada Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, maka di provinsi ada Balai Koordinasi Penyuluh atau Bakor, demikian pula ditingkat kabupaten dan kecamatan" paparnya.
Materi pelatihan yang diberikan tenaga penyuluh di BPK, katanya juga sesuai permintaan petani, misalnya jika petani menghadapi masalah hama tikus dan meminta tenaga penyuluh memberikan pengetahuan teknik, memberantas hama tikus, maka petugas penyuluh dari kabupaten akan berikan materi pelatihan tersebut.
Saat pertemuan pelatihan di BPK ini, seringkali pula para petani menyampaikan berbagai keluhan permasalahan, serta kendala yang sedang dihadapi di lahan pertanian mereka.
Seiring kendala cuaca ekstrem, Badan Penyuluh Pertanian selalu mendapatkan informasi ramalam cuaca dari BMKG Banjarbaru yang kemudian diteruskan kepada para petani melalui tenaga penyuluh di lapangan.
Seringkali, katanya, petani kurang memperdulikan informasi cuaca yang disampaikan sehingga pada beberapa kasus petani mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat lahan mereka tergenang air/ banjir.
Seiring adanya bantuan kerjasama dari TNI melalui Babinsa yang akan membantu kegiatan penyuluhan, maka semakin menambah intensitas pertamuan di balai dan di lapangan.
"Kita berharap adanya bantuan Babinsa dan bantuan dana dari pusat untuk kegiatan pelatihan di BPK ini bisa meningkatkan SDM petani karena di tiap daerah selalu menghadapi persoalan klasik yang sama yakni kurang jumlah tenaga penyuluh pertanian" ucapnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015