DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit atau LPHP Mudalang Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan lainnya di provinsi tersebut.
"Kami mengapresiasi LPHP Mudalang Tanbu dan lainnya di provinsi kita ini," ujar anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian secara umum, H Burhanuddin SSos MPd.
Anggota DPRD Kalsel dua periode yang juga politikus senior Partai Golkar tersebut menyatakan itu saat memimpin rombongan Komisinya meninjau Laboratorium Proteksi Tamanan Pangan dan Holtikultura (LPTPH) Mudalang (sekitar 245 kilometer tenggara Banjarmasin), Selasa (22/6).
Pasalnya keberadaan LPHP merupakan benteng terdepan dalam hal perlindungan terhadap tanaman pangan dan holtikultura dari serangan hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalsel yang memiliki ruang lingkup tugas terkait dengan sektor pertanian, selalu berkomitmen dalam mendorong Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan strategis di sektor pertanian.
Begitu pula dengan sinergitas yang terjalin baik, Komisi II meyakini mampu mendorong sektor pertanian tersebut dalam memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan roda penggerak perekonomian masyarakat di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Dukungan penuh Komisi II ke depan akan dalam hal pengalokasian anggaran terhadap sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kualitas dan layanan LPHP," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Komisi II yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan serta Wakil Ketuanya Hj Dewi Damayanti Said SE MM (Golkar) dan Sekretarisnya HM Iqbal Yudianoor SE (PAN) itu berharap terdapat jumlah ideal antara luasan lahan dengan sumber daya manusia (SDM) pengendali hama dan OPT.
"Dengan keseimbangan antara luas lahan dengan SDM pengendali hama dan OPT yang ada di Kalsel, kita berharap berbagai serangan dapat tertangani secara baik," demikian Burhanuddin.
Suasana pertemuan rombongan Komisi II DPRD Kalsel di LPHM Mudalang (sekitar 245 kilometer tenggara Banjarmasin) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa 22 Juni 2021. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
Sementara itu, anggota Komisi II Muhammad Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani menambahkan, di Kalsel terdapat empat LPHP yakni LPHP Mudalang untuk wilayah timur atau tenggara yaitu Kabupaten Kotabaru dan Tanbu.
Selain itu, LPHP Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melayani enam wilayah yaitu daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST) dan HSS sendiri.
"Kemudian LPHP Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melayani lima wilayah yaitu Kabupaten Banjar sendiri, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala), serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru," lanjut Paman Yani yang juga Dapil Kalsel VI dari Partai Golkar.
"Sedangkan pusat LPHP untuk Kalsel berkedudukan di Banjarbaru yaitu Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPTPH) yang juga menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura provinsi setempat," tambahnya.
Foto bersama usai pertemuan rombongan Komisi II DPRD Kalsel di LPHM Mudalang (sekitar 245 kilometer tenggara Banjarmasin) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa 22 Juni 2021. Pada gambar anggota Komisi II Muhammad Yani Helmi (pakai peci) sedang menerima cinderamata. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
Kunjungan kerja Komisi II ke LPHP Mudalang di Kecamatan Kusan Hilir Tanbu, 21 - 23 Juni 2021 dalam rangka monitoring pelaksanaan proteksi/perlindungan tanaman pangan dan holtikultura di daerah.
