DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan mengharapkan, antara eksekutif dan legislatif bekerjasama untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsinya.
Harapan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias itu, sesudah Komisi juga membidangi sosial politik tersebut studi komparasi ke provinsi tetangga yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (24/5) lalu.
Pasalnya IDI salah satu indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
IDI Kalsel Tahun 2019 mencapai 79,47 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau mengalami penurunan dibandingkan 2018 yang ketika itu mencapai 79,92.
Kondisi itu menunjukkan, tingkat demokrasi di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota masih berada pada kategori “sedang” dari 3 kategori baik, sedang, dan buruk.
Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kalsel laksanakan studi komparasi ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Di Kalteng dimana IDI-nya mengalami peningkat sebesar 9.89 point pada 2019 bila dibandingkan dengan 2018.
Suasana pertemuan rombongan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel dengan Kesbangpol Kalteng di Palangkaraya (198 kilometer barat Banjarmasin), Senin 24 Mei 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Kelemahan di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel dalam kaitan IDI tersebut karena kurangnya kurangnya partisipasi politik dalam pengawasan.
"Srikandi" Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, variabel yang mengalami penurunan di antaranya Kebebasan Berkumpul Berserikat, Peran Partai Politik, serta Pemilu yang Bebas dan Adil penurunan masing- masing sebesar 76,56 poin, 38,57 poin, dan 17,69 poin.
"untuk mengatasi itu, hal-hal yang bersifat kekurangan akan kita bagikan rekomendasi ke pihak eksekutif agar bisa meningkatkan IDI Kalsel ini sama - sama. Jadi tidak hanya DPRD, karena ini kerja bersama antara eksekutif dan legislatif." Ucap wakil rakyat dari perempuan yang akrab dengan sapaan Ibu Amah tersebut.
Selain itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kot Banjarmasin tersebut mengharapkan pula agar angka-angka indikator yang masih berada di bawah 79 bisa meningkat menjadi 100 atau kategori baik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH menambahkan, peranan Dewan sangat penting untuk menjadi salah satu penunjang peningkat peringkat IDI di provinsinya yang merupakan provinsi tertua di Pulau Kalimantan.
"Salah satu indikator dalam meningkatkan peringkat IDI Kalsel adalah dokumentasi yang lengkap," tambah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kalteng Agus Pramono, SSos mengatakan, provinsinya dalam satu tahun bisa naik sepuluh point yang semula urutan 15 sekarang urutan lima (5).
Foto bersama usai pertemuan rombongan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel dengan Kesbangpol Kalteng di Palangkaraya (198 kilometer barat Banjarmasin), Senin 24 Mei 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
"Banyak hal yang telah dilakukan, salah satunya kita selalu melakukan evaluasi untuk peningkatan IDI di Kalteng," kata Agus Pramono.
Studi komparasi Komisi I DPRD Kalsel atau menemui Kesbangpol Kalteng tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja ke luar daerah/provinsi 23 - 25 Mei 2021.
