Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) secara berturut-turut atau untuk kedelapan kalinya.
Opini diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten HSS diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M. Ali Asyhar kepada Bupati HSS H. Achmad Fikry, di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Senin (24/5).
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan merasa bersyukur hari ini telah menerima Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan LKPD Tahun 2020, dari Kepala BPK RI kepada DPRD dan Pemkab HSS. Disamping Kabupaten HSS juga dinilai tepat waktu, bahkan merupakan kabupaten pertama di Kalsel yang menyampaikan LHP tahun ini.
"Dari sambutan Kepala BPK, banyak hal yang telah kita capai termasuk beberapa hal yang harus mendapat perhatian ke depan, pada kesimpulannya beliau telah menyatakan BPK RI Perwakilan Kalsel telah memberikan Opini WTP untuk ke delapan kalinya," katanya, dalam keterangan.
Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Kalsel untuk Pemkab HSS (Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)
Dijelaskan dia, mengapresiasi hasil kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab HSS telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini itu. Opini yang diterima hari ini adalah motivasi untuk berbuat lebih baik lagi ke depan, untuk bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah.
Pihaknya akan terus mengingat apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di HSS, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan empat indikator utama, untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka pengangguran terbuka.
Dan semua rupiah diarahkan untuk mencapai empat indikator itu, sehingga opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel beserta pejabat struktural dan fungsional, khususnya pemeriksa yang kemarin melakukan pwmeriksaan kurang lebih dua bulan di Kabupaten HSS yang telah banyak memberikan support, motivasi, untuk berbuat lebih baik lagi," katanya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M. Ali Asyhar, menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah, ia mengapresiasi keberhasilan Pemkab HSS meraih dan mempertahankan WTP untuk tahun 2021 ini.
Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Kalsel untuk Pemkab HSS (Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)
"Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten HSS atas capaian Opini WTP ke delapan kali, dan yang surprise hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel," katanya.
Disamping itu, menurut dia, capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas. Jadi pihaknya memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada, yaitu empat kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar.
Diharapkan dia, capaian-capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan. Dari simpulan BPK, pengelolaan keuangan Kabupaten HSS bisa dibilang yang paling baik di antara pemerintah daerah di kabupaten atau kota Kalsel, dan terpenting agar Opini WTP itu bisa betul-betul selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat.
Turut hadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Ketua DPRD HSS H. Akhmad Fahmi, Sekda HSS H. Muhammad Noor, Kepala Bakeuda H. Nanang Fahrurrazi M. Noor, Inspektur Rusmajaya serta jajaran.
Keterangan Pers Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Kalsel
atas LKPD Pemkab HSS tahun 2020 (Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)
