Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd mengatakan mobilitas antar kota maupun dalam kota tetap mempunyai risiko penularan, sehingga keputusan pemerintah untuk melarang mudik lokal dinilainya sangat tepat.
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentunya berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 yang naik cukup signifikan dan belum bisa dikendalikan, jadi sangat tepat melarang semua mobilitas di momen Lebaran ini termasuk aglomerasi," kata dia di Banjarmasin, Sabtu.
Menurut Syamsul, membeda-bedakan kondisi wilayah terkait larangan mudik justru dinilai masyarakat ketidakadilan. Untuk itulah, satu kalimat yaitu "melarang segala bentuk mudik" wujud pemerintah tak pilih kasih di mata publik.
"Sekarang kembali ke masyarakat, sudah jelas dilarang mudik jangan beropini macam-macam mencari pembenaran untuk tetap mudik. Kebijakan pemerintah ini semata-sama untuk menyelamatkan kita semua dari potensi penularan COVID-19 bukan hal lain," papar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Sebelumnya pemerintah memperbolehkan mobilitas di wilayah aglomerasi dinilainya jadi kebijakan yang membingungkan bagi masyarakat. Kecemburuan sosial pun mengemuka khususnya bagi mereka yang tidak bisa mudik di kota yang jauh dari tempat tinggal seperti lintas provinsi.
Namun, semua opini negatif tersebut hilang dengan sendirinya seiring pemerintah menegaskan tak mengizinkan mudik lokal dan kegiatan mobilitas lainnya antar kota atau kabupaten dalam provinsi.
Dalam pelaksanaan penyekatan di lapangan, diharapkan ada ketegasan petugas tanpa toleransi, kecuali alasan lain selain aktivitas mudik didasarkan dokumen perjalanan yang telah diatur.
"Tes secara acak antigen juga bagus dan sangat kami apresiasi. Hal ini sebagai efek jera sekaligus edukasi ke masyarakat yang masih nekat mencoba mudik. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat betul-betul sadar kebijakan larangan mudik ini harus dipatuhi," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentunya berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 yang naik cukup signifikan dan belum bisa dikendalikan, jadi sangat tepat melarang semua mobilitas di momen Lebaran ini termasuk aglomerasi," kata dia di Banjarmasin, Sabtu.
Menurut Syamsul, membeda-bedakan kondisi wilayah terkait larangan mudik justru dinilai masyarakat ketidakadilan. Untuk itulah, satu kalimat yaitu "melarang segala bentuk mudik" wujud pemerintah tak pilih kasih di mata publik.
"Sekarang kembali ke masyarakat, sudah jelas dilarang mudik jangan beropini macam-macam mencari pembenaran untuk tetap mudik. Kebijakan pemerintah ini semata-sama untuk menyelamatkan kita semua dari potensi penularan COVID-19 bukan hal lain," papar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Sebelumnya pemerintah memperbolehkan mobilitas di wilayah aglomerasi dinilainya jadi kebijakan yang membingungkan bagi masyarakat. Kecemburuan sosial pun mengemuka khususnya bagi mereka yang tidak bisa mudik di kota yang jauh dari tempat tinggal seperti lintas provinsi.
Namun, semua opini negatif tersebut hilang dengan sendirinya seiring pemerintah menegaskan tak mengizinkan mudik lokal dan kegiatan mobilitas lainnya antar kota atau kabupaten dalam provinsi.
Dalam pelaksanaan penyekatan di lapangan, diharapkan ada ketegasan petugas tanpa toleransi, kecuali alasan lain selain aktivitas mudik didasarkan dokumen perjalanan yang telah diatur.
"Tes secara acak antigen juga bagus dan sangat kami apresiasi. Hal ini sebagai efek jera sekaligus edukasi ke masyarakat yang masih nekat mencoba mudik. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat betul-betul sadar kebijakan larangan mudik ini harus dipatuhi," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021