Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merumuskan tujuh pokok pikiran yang perlu dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kotabaru untuk tahun 2016.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Kamis mengatakan, tujuh isu strategis pembangunan Kotabaru, yaitu, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, kemaritiman, terwujudnya kedaulatan pangan dan kedaulatan energi serta Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.
"Berangkat dari isu strategis tersebut, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD perlu saya sampaikan dalam Musrenbang dalam rangka menuju Kabupaten Kotaburu sejahtera dan berdikari," kata Alfisah.
Untuk itu perlu upaya mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya menurunkan beban biaya hidup dan fasilitasi, peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin utamanya di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
Selain itu meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi termasuk meningkatkan peran dunia usaha melalui pemberdayaan program CSR.
Hj Alfisah menambahkan, upayapengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan global diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Dalam hal ini Alfisah menyebut, dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja, meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan usaha serta memfasilitasi pengembangan wirausaha baru.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, hal ini memerlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah.
Pokok pikiran keempat, Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, diperlukan upaya konstruktif melalui penataan sumber-sumber produksi, pengembangan kearifan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen kecil.
Lebih lanjut politisi Partai Nasdem ini menjabarkan poin kelima pokok pikiran dewan yaitu dan kedaulatan energi.
Oleh sebab itu diperlukan upaya rintisan untuk mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang semakin langka yang sinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya lokal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Kamis mengatakan, tujuh isu strategis pembangunan Kotabaru, yaitu, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, kemaritiman, terwujudnya kedaulatan pangan dan kedaulatan energi serta Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.
"Berangkat dari isu strategis tersebut, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD perlu saya sampaikan dalam Musrenbang dalam rangka menuju Kabupaten Kotaburu sejahtera dan berdikari," kata Alfisah.
Untuk itu perlu upaya mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya menurunkan beban biaya hidup dan fasilitasi, peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin utamanya di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
Selain itu meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi termasuk meningkatkan peran dunia usaha melalui pemberdayaan program CSR.
Hj Alfisah menambahkan, upayapengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan global diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Dalam hal ini Alfisah menyebut, dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja, meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan usaha serta memfasilitasi pengembangan wirausaha baru.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, hal ini memerlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah.
Pokok pikiran keempat, Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, diperlukan upaya konstruktif melalui penataan sumber-sumber produksi, pengembangan kearifan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen kecil.
Lebih lanjut politisi Partai Nasdem ini menjabarkan poin kelima pokok pikiran dewan yaitu dan kedaulatan energi.
Oleh sebab itu diperlukan upaya rintisan untuk mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang semakin langka yang sinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya lokal.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015