Kalangan Legislatif, meminta Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, penyelenggaraan pembangunan APBD Kotabaru 2021 fokus pada sektor pembangunan infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, H Muhammad Arif, Kamis, mengatakan, ada sektor dari 40 rekomendasi fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2020 Bupati Kotabaru, perlu diprioritaskan.
"Banyak masyarakat mengeluhkan kondisi jalan rusak di daerahnya, sehingga perlu perhatian khusus untuk dapat diakomodir," katanya.
Infrastruktur menjadi hal yang urgensi atau mendesak karena menyangkut kelancaran distribusi barang, jasa dan manusia.
Bahkan pendistribusian hasil pertanian, perkebunan dan yang lainnya sangat bergantung pada kelancaran transportasi termasuk jalan yang baik.
Berkaitan dengan pergerakan ekonomi di daerah, diperlukan perhatian khusus pemerintah daerah untuk melakukan infentarisasi kebarada usaha mikro kecil dan memengah.
"Hal itu diperlukan, untuk memudahkan pembinaan sekaligus pemantauan terhadap para pelaku usaha mikro, terutama yang ada di daerah," ujar Arif tanpa menyebutkan jumlah UMKM di Kotabaru secara detail.
Ia mengakui, selama pandemi COVID-19 pelaku UMKM di Kotabaru sangat terpukul, dan lesu, bahkan banyak yang tidak bisa melakukan operasional kembali.
"Guna memulihkannya diperlukan keseriusan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait, agar mereka bisa kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021