Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Senin (19/4).
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS hadir didampingi Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kepala BPKAD Samson, Kepala BP2RD Ardiansyah dan Kepala inspektorat Ismed Zulfikar. Acara sendiri digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprop).
Acara berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru itu dihadiri pula Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD se-Kalsel.
Berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan mewajibkan semua undangan harus menjalani Rapid Antigen serta menyediakan hand sanitizer.
Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA menyambut baik kegiatan tersebut.
Pemprov Kalsel, sebut dia, berterimakasih kepada para pimpinan daerah kabupaten/kota yang telah hadir.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan korupsi di Kalsel. Pencegahan korupsi kita nilai sudah cukup baik, namun harus ditingkatkan,“ ungkap Safrizal.
Pj Gubernur juga meminta harus ada upaya peningkatan pemberantasan korupsi khususnya upaya perencanaan pencegahan.
Dia menyatakan, harus ada peningkatan sinergitas antara Pemprov, BPK, KPK maupun lnspektorat.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan,“ tambah pria asal Aceh ini.
Pj Gubernur juga titip kepada anggota dewan yang hadir agar produk legislasi dalam menciptakan keterbukaan dapat dibuat.
Sementara, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama Selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI menyampaikan, mereka memiliki empat satgas yaitu dua satgas pencegahan dan dua penindakan.
“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah preventif atau pencegahan,“ ucapnya.
Bahtiar juga berharap, Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 di 14 kabupaten/kota dan provinsi, agar tak ada jarak yang jauh antar kabupaten/kota dan provinsi di Kalsel.
“Kita akan berikan atensi khusus bagi daerah yang rendah nilai MCP-nya,“ jelas polisi aktif ini.
Nilai tersebut, jelas dia, merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam menangani korupsi, termasuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai informasi Kabupaten Barito Kuala dalam penerimaan pajak berada di posisi ke empat tertinggi capaian realisasinya.
Tetpisah, Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS selepas acara langsung meminta kepada Kepala SKPD terkait untuk memberikan atensi agar tidak ada nilai MCP yg rendah.
“Kita pemerintah kabupaten tentu akan terus berupaya memberikan usaha terbaik dalam pemberantasan korupsi,“ ungkap Noormiliyani.
Sebelumnya bupati wanita pertama di Kalsel ini menandatangani komitmen kepala daerah se-Kalsel terkait program pencegahan korupsi terintegrasi.
Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (19/4).Foto:Antaranews Kalsel/Prokimda Batola.
