Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, H Bambang Alamsyah mengatakan, peran bendahara sangat penting dalam memotong, melaporkan dan menyetorkan pajak ke kas Negara atau Kantor Perpajakan.
“Salah satu simpul keberhasilan penerimaan pajak itu adalah, melalui bendahara keuangan,†ujar H Bambang Alamsyah, saat memberikan sambutan sosialisasi pajak dari Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, di Gedung Sarantang Saruntung Kantor Bupati Tanah Laut, Rabu (25/2).
Menurutnya, dalam pelaksanaannya memang tidak dapat dipungkiri sering terjadi berbagai permasalahan misalnya, mengenai cakupan objek PPH, besaran tariff, maupun tata cara pemotongan atau pemungutannya.
“Sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemotongan atau pemungutan, penyetoran sampai pelaporan PPH, bendahara perlu diberikan pendidikan agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, tepat objek, dan tepat waktu†ucapnya.
Untuk itu, sebut H Bambang Alamsyah, seluruh bendahara harus memahami kewajiban di bidang perpajakan tersebut.
“Harus tepat dan benar, tidak boleh salah, tidak boleh ada yang dirugikan, baik pihak lain yang dipotong atau Negara dirugikan akibat pajak tidak disetorkan ke Negara,†tegasnya.
Bahkan, ungkap dia, jangan sampai bendahara tersangkut masalah hukum karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
“Salah satu simpul keberhasilan penerimaan pajak itu adalah, melalui bendahara keuangan,†ujar H Bambang Alamsyah, saat memberikan sambutan sosialisasi pajak dari Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, di Gedung Sarantang Saruntung Kantor Bupati Tanah Laut, Rabu (25/2).
Menurutnya, dalam pelaksanaannya memang tidak dapat dipungkiri sering terjadi berbagai permasalahan misalnya, mengenai cakupan objek PPH, besaran tariff, maupun tata cara pemotongan atau pemungutannya.
“Sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemotongan atau pemungutan, penyetoran sampai pelaporan PPH, bendahara perlu diberikan pendidikan agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, tepat objek, dan tepat waktu†ucapnya.
Untuk itu, sebut H Bambang Alamsyah, seluruh bendahara harus memahami kewajiban di bidang perpajakan tersebut.
“Harus tepat dan benar, tidak boleh salah, tidak boleh ada yang dirugikan, baik pihak lain yang dipotong atau Negara dirugikan akibat pajak tidak disetorkan ke Negara,†tegasnya.
Bahkan, ungkap dia, jangan sampai bendahara tersangkut masalah hukum karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015