Menyikapi dinamika perkembangan situasi dan kondisi aktual sosial politik dan Kamtrantibmas, jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama, Senin (5/4).
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Batola tersebut dalam upaya pencermatan dan analisis serta evaluasi terhadap dinamika situasi dan kondisi tahun 2020 serta 2021 di Batola.
Para anggota Forkopimda itu diantaranya, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kapolres Batola AKBP Lalu Mohammad Syahir Arif SIK, Kajari Batola Eben Neser Silalahi, Kasdim 1005 Marabahan Mayor Inf Prio Budi Santoso, dan Kepala Badan Kesbangpol, Nor Ipani beserta staf.
“Selama tahun 2020 dan 2021 memang terdapat beberapa hal krusial yang perlu dilakukan evaluasi dan menjadi perhatian,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batola Nor Ipani.
Beberapa hal itu, lanjutnya, di antaranya terkait penanganan COVID-19, konflik lahan, pendirian rumah ibadah, praktik aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, hingga pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di wilayah Batola.
Khusus untuk tahun 2021, menurut dia, penanganan COVID-19 perlu mendapat perhatian, terutama terkait perspektif Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sementara terhadap penanganan konflik lahan, sebutnya, lantaran tidak dibarengi upaya penegakan hukum formal, maka konflik saling klaim kepemilikan lahan dimungkinkan bisa terulang.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menekankan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya aktivitas gerakan terorisme hendaknya juga harus menjadi perhatian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Batola tersebut dalam upaya pencermatan dan analisis serta evaluasi terhadap dinamika situasi dan kondisi tahun 2020 serta 2021 di Batola.
Para anggota Forkopimda itu diantaranya, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kapolres Batola AKBP Lalu Mohammad Syahir Arif SIK, Kajari Batola Eben Neser Silalahi, Kasdim 1005 Marabahan Mayor Inf Prio Budi Santoso, dan Kepala Badan Kesbangpol, Nor Ipani beserta staf.
“Selama tahun 2020 dan 2021 memang terdapat beberapa hal krusial yang perlu dilakukan evaluasi dan menjadi perhatian,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batola Nor Ipani.
Beberapa hal itu, lanjutnya, di antaranya terkait penanganan COVID-19, konflik lahan, pendirian rumah ibadah, praktik aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, hingga pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di wilayah Batola.
Khusus untuk tahun 2021, menurut dia, penanganan COVID-19 perlu mendapat perhatian, terutama terkait perspektif Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sementara terhadap penanganan konflik lahan, sebutnya, lantaran tidak dibarengi upaya penegakan hukum formal, maka konflik saling klaim kepemilikan lahan dimungkinkan bisa terulang.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menekankan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya aktivitas gerakan terorisme hendaknya juga harus menjadi perhatian.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021