Setelah sempat terhenti di 2020 akibat pandemi COVID-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) kembali di tahun 2021 mengevaluasi kabupaten/kota Kota Layak Anak (KLA).
Terkait itu, Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (Gustu KLA) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (1/4).
Rakor berlangsung di Command Center Diskominfo Batola dipimpin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Hj Harliani bersama SKPD terkait dan dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS secara virtual sehubungan dengan pandemi COVID-19 saat ini.
Bupati membuka dan memonitor jalannya acara secara zoom meeting dari ruang kerjanya.
Noormiliyani menyatakan, yang terpenting dari proses pengembangan kota layak anak yaitu koordinasi dari para stakeholder dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Karena itu, dia berharap, penguatan koordinasi dapat terus ditingkatkan secara rutin.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga berharap seluruh komponen turut serta mensukseskan Batola sebagai Kabupaten Layak Anak, mengingat lanjutnya, anak tak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara.
“Anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik bisik, mental, maupun sosial serta perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi,” ucapnya.
Bupati Noormiliyani dalam arahannya berpandangan agar penghargaan pratama bisa diraih target nilai yang ditetapkan harus di atas dari batas nilai pratama. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan pada saat penilaian dari tim.
Sementara SKPD terkait, sambung dia, diharapkan memahami variabel penilaian serta diminta untuk sesegeranya mengimput data-data yang dibutuhkan mengingat batas waktu penilaian yang tinggal hanya 2 hari.
"Dan yang tak kalah pentingseluruh SKPD diharapkan dapat saling sokong secara intens dan harmonis,"tegasnya.
Terkait Kecamatan, desa, dan kelurahan layak anak, isteri anggota DPRD Provinsi Kalsel H Hasanuddin Murad itu minta, supaya bisa dilakukan peninjauan lapangan agar kenyataan yang terjadi benar-benar sesuai fakta sekaligus agar bisa menetapkan kecamatan, desa/kelurahan yang dipilih menjadi target layak anak.
Terpisah Kepala DPPKBP3A Batola Hj Harliani dalam paparan capain score KLA Batola menyatakan, tahun 2019 lalu Batola belum memperoleh Kategori Pratama mengingat score yang diraih masih di bawah dari 500 poin.
Untuk bisa mendapatkan penghargaan pratama, sebut dia, score yang diraih 500-600.
Pada penilaian tahun 2021, Harliani yang juga Wakil Ketua Gustu KLA Batola optimis mampu meraih penghargaan berkategori Pratama.
Kendati, jelas dia, sejumlah indikator penilaian yang dilaksanakan secara mandiri terhadap sejumlah SKPD terkait masih banyak yang belum menenuhi batas maksimal.
Sejumlah indikator yang dinilai belum memenuhi score maksimal tersebut, ungkap dia, terutama yang masuk pada kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif), kluster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan), kluster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya), kluster V (perlindungan khusus), serta kelana dan dekela.
Agar score KLA Batola tercapai, pspar dia, maka dilakukan evaluasi oleh tim pada tanggal 5 April 2021.
Dia mengharapkan semua SKPD terkait supaya segera melengkapi setiap indikator.
Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (Gustu KLA) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (1/4).Foto,:Antaranews Kalsel/Humas Batola.
