Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan mengungkapkan, semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten dan kota se-provinsi setempat mendapatkan bantuan dari Pemprov setempat.
Namun bantuan tersebut tidak mesti dalam tahun anggaran yang sama, karena anggaran pada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel juga terbatas, ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Begitu juga nilai atau besaran bantuan tersebut tidak sama, sesuai kondisi keuangan serta permohonan dari masing-masing rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat.
Selain itu, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan tersebut, bantuan dari Pemprov pada umumnya tidak berupa uang, tapi alat kesehatan (alkes) atau sarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, bantuan Pemprov Kalsel untuk RSUD Damanhuri Barabai (165 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun anggaran 2013 berupa alkes senilai Rp6,2 miliar.
Demikian pula untuk RUSD Pembalah Batung Amuntai (185 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Pemprov membantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, berupa alkes senilai Rp6 miliar.
Sementara untuk RSUD milik Pemkab Kotabaru, Balangan dan Hulu Sungai Selatan (HSS), Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangan bantuan pada APBD Perubahan tahun 2015, dengan nilai masing-masing sekitar Rp6 miliar.
Selain itu, ungkapnya, memang ada RSUD milik Pemkab/Pemko yang meminta bantuan Pemprov untuk pengingkatan atau pengembangan bangunan/prasarana guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal.
Seperti RSUD Pembalah Batung Amuntai, mereka ingin menambah ruang/bangunan dalam bentuk vertikal (ke atas), karena untuk pengembangkan ke samping ataupun ke belakang tak memungkinkan, disebabkan kondisi lahan yang tak tersedia.
Contoh lain RSUD H Boejasin Pelaihari, milik Pemkab Tanah Laut (Tala), mereka inging merelokasi dengan kawasan yang lebih luas lagi, guna peningkatan tipe, tambah Gusti Muftahul Chotimah, anggota Komisi IV DPRD Kalsel dari Partai NasDem.
"Semua itu, akan kami upayakan perjuangan untuk mendapatkan bantuan dari APBD Pemprov Kalsel, sesua kondisi keuangan serta kebutuhan skala prioritas," demikian Suwardi dan Ema (panggilan akrab dari Miftahul Chotimah).
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel hanya Kota Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit, dan baru merencanakan mau membangun. Sementara Pemkab Balangan yang baru berdiri 2003, sudah membangun rumah sakit guna pelayanan kesehatan masyarakat mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Namun bantuan tersebut tidak mesti dalam tahun anggaran yang sama, karena anggaran pada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel juga terbatas, ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Begitu juga nilai atau besaran bantuan tersebut tidak sama, sesuai kondisi keuangan serta permohonan dari masing-masing rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat.
Selain itu, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan tersebut, bantuan dari Pemprov pada umumnya tidak berupa uang, tapi alat kesehatan (alkes) atau sarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, bantuan Pemprov Kalsel untuk RSUD Damanhuri Barabai (165 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun anggaran 2013 berupa alkes senilai Rp6,2 miliar.
Demikian pula untuk RUSD Pembalah Batung Amuntai (185 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Pemprov membantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, berupa alkes senilai Rp6 miliar.
Sementara untuk RSUD milik Pemkab Kotabaru, Balangan dan Hulu Sungai Selatan (HSS), Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangan bantuan pada APBD Perubahan tahun 2015, dengan nilai masing-masing sekitar Rp6 miliar.
Selain itu, ungkapnya, memang ada RSUD milik Pemkab/Pemko yang meminta bantuan Pemprov untuk pengingkatan atau pengembangan bangunan/prasarana guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal.
Seperti RSUD Pembalah Batung Amuntai, mereka ingin menambah ruang/bangunan dalam bentuk vertikal (ke atas), karena untuk pengembangkan ke samping ataupun ke belakang tak memungkinkan, disebabkan kondisi lahan yang tak tersedia.
Contoh lain RSUD H Boejasin Pelaihari, milik Pemkab Tanah Laut (Tala), mereka inging merelokasi dengan kawasan yang lebih luas lagi, guna peningkatan tipe, tambah Gusti Muftahul Chotimah, anggota Komisi IV DPRD Kalsel dari Partai NasDem.
"Semua itu, akan kami upayakan perjuangan untuk mendapatkan bantuan dari APBD Pemprov Kalsel, sesua kondisi keuangan serta kebutuhan skala prioritas," demikian Suwardi dan Ema (panggilan akrab dari Miftahul Chotimah).
Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel hanya Kota Banjarmasin yang belum memiliki rumah sakit, dan baru merencanakan mau membangun. Sementara Pemkab Balangan yang baru berdiri 2003, sudah membangun rumah sakit guna pelayanan kesehatan masyarakat mereka.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015