DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan mengapresiasi pencapaian Unit Penerimaan Pendapatan Daerah atau UPPD Pelaihari, ibukota Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudianoor SE yang memimpin rombongan Komisinya mengemukakan apresiasi tersebut saat berkunjung ke UPPD Pelaihari atau di ibukota Tala, Jumat (12/3) lalu.
"Kita sudah sepatutnya mengapresiasi UPPD Pelaihari. Pasalnya pemasukan mereka yang diprediksi menurun pada masa pandemi COVID-19 ternyata tidak terjadi," ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
"Walaupun di tengah pandemi COVID-19, UPPD Pelaihari masih bisa merealisasikan target sesuai harapan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.
Pada kesempatan ini, Kasatlantas Polres Tala Ajun Komisaris Polisi (AKP) M. Taufik menyampaikan kendala yang UPPD Pelaihari hadapi di antaranya kantor Samsat Pembantu Kintap kurang memadai, sehingga pelayanan tidak dapat maksimal.
Perwira pertama polisi yang diperbantukan pada Samsat/UPPD Pelaihari itu mengharapkan agar Komisi II DPRD Kalsel dapat meneruskan aspirasinya kepada pemangku kebijakan setempat agar mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kalsel Burhanuddin berjanji akan membicarakan kendala-kendala yang UPPD Pelaihari hadapi ke tingkat provinsi.
"Hal tersebut akan menjadi bahan masukan Komisi II pada rapat internal dan akan ditindak lanjuti," tegas wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Foto bersama rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Sekretarisnya HM Iqbal Yudianoor (masker hitam) usai pertemuan di Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari (65 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Laut, Jumat 12 Maret 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel mengharapkan, perlu penggenjotan kesadaran masyarakat membayar pajak "Karena bayar pajak itu bukan untuk siapa - siapa, nelaink pada akhirnya kembali kepada masyarakat juga," ujarnya.
"Ada beberapa kendala yang disampaikan tadi, antara lain mengenai kendaraan operasional. Selama itu buat kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami akan upayakan, bukan tahun depan tapi tahun ini juga," tegasnya.
Mengawali pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel mengatakan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Komisinya fokus dalam upaya optimalisasi sektor pendapatan, sebagai sumber dalam membiayai pembangunan daerah.
"Karenanya Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan terus mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dalam melakukan intesifikasi pajak maupun inovasi dalam pelayanan pajak," demikian Iqbal Yudianoor.
Penyerahan cinderamata kepada pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Sekretarisnya HM Iqbal Yudianoor mengakhiri pertemuan di Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari (65 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Laut, Jumat 12 Maret 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Di hari bersama Komisi II DPRD terbagi dua melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah dengan materi yang sama yaitu kesamsatan/PAD, tapi tujuan yang berbeda.
Sebagai contoh ke UPPD Marabahan (sekitar 50 kilometer barat Banjarmasin), ibukota Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang memimpin rombongan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Hj Dewi Damayanti Said SE MM dari Partai Golkar.
