Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan mencek aset pemerintah provinsi tersebut yang berada di Jakarta, Kamis.
"Kita perlu mencek aset daerah milik pemerintah provinsi (Pemprov), sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD 2014," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Surinto sebelum bertolak ke Jakarta.
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta, lanjut Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah itu, anggota dewan tersebut meninjau Kantor Perwakilan Pemprov Kalsel.
Selain itu, meninjau Anjungan Kalsel berupa bangunan daerah Banjar dengan ciri khasnya "bubungan tinggi" yang ada Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur.
"Kita ingin melihat hasil pelaksanaan APBD Kalsel 2014 yang dialokasikan untuk Kantor Perwakilan Pemprov kita di Jakarta, serta buat Anjungan Kalsel di TMII," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu menyatakan, komisinya terus akan melakukan pengecekan aset Pemprov sebagai bagian pengawalan dari kekayaan daerah.
"Karena kita tidak ingin aset daerah yang jelas ada menjadi abu-abu, dan akhirnya hilang atau tidak terdaftar dalam pembukuan kekayaan daerah. Hal itu mungkin saja terjadi, baik karena kelalaian maupun sengaja," tegasnya.
Sebagai contoh dari temuan Komisi I DPRD baru-baru ini, pada lahan eks Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin Tanbu (260 km timur Banjarmasih) sebagian sudah diserobot warga.
Padahal eks lahan Kapet Batulicin sekitar 200 hektare (ha) itu sebagai penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PT Maratus Iron Steel, sebuah industri pengolahan besi baja atau anak perusahaan dari PT Kakatau Steel.
Namun dari luasan lahan eks Kapet Batulicin tersebut tidak semua dimanfaatkan oleh anak perusahaan Karakatau Steel, dan sebagiannya terkesan dibiarkan begitu saja, sehingga terjadi penyerobotan.
"Pemprov Kalsel hendaknya segera mencek ulang atau melakukan penertiban aset daerah agar jangan sampai hilang," demikian Surinto.
Bersamaan kunker Komisi I DPRD Kalsel ke luar daerah 21 - 23 Januari 2015, Komisi II lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut yang diketuai Muharram dari Partai Gerindra, juga melakukan kegiatan serupa.
Tapi dalam kunker Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu mengunjungi Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, untuk konsultasi, sekaligus meminta dukungan dalam pembangunan peternakan di provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kita perlu mencek aset daerah milik pemerintah provinsi (Pemprov), sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD 2014," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Surinto sebelum bertolak ke Jakarta.
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta, lanjut Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah itu, anggota dewan tersebut meninjau Kantor Perwakilan Pemprov Kalsel.
Selain itu, meninjau Anjungan Kalsel berupa bangunan daerah Banjar dengan ciri khasnya "bubungan tinggi" yang ada Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur.
"Kita ingin melihat hasil pelaksanaan APBD Kalsel 2014 yang dialokasikan untuk Kantor Perwakilan Pemprov kita di Jakarta, serta buat Anjungan Kalsel di TMII," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu menyatakan, komisinya terus akan melakukan pengecekan aset Pemprov sebagai bagian pengawalan dari kekayaan daerah.
"Karena kita tidak ingin aset daerah yang jelas ada menjadi abu-abu, dan akhirnya hilang atau tidak terdaftar dalam pembukuan kekayaan daerah. Hal itu mungkin saja terjadi, baik karena kelalaian maupun sengaja," tegasnya.
Sebagai contoh dari temuan Komisi I DPRD baru-baru ini, pada lahan eks Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin Tanbu (260 km timur Banjarmasih) sebagian sudah diserobot warga.
Padahal eks lahan Kapet Batulicin sekitar 200 hektare (ha) itu sebagai penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PT Maratus Iron Steel, sebuah industri pengolahan besi baja atau anak perusahaan dari PT Kakatau Steel.
Namun dari luasan lahan eks Kapet Batulicin tersebut tidak semua dimanfaatkan oleh anak perusahaan Karakatau Steel, dan sebagiannya terkesan dibiarkan begitu saja, sehingga terjadi penyerobotan.
"Pemprov Kalsel hendaknya segera mencek ulang atau melakukan penertiban aset daerah agar jangan sampai hilang," demikian Surinto.
Bersamaan kunker Komisi I DPRD Kalsel ke luar daerah 21 - 23 Januari 2015, Komisi II lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut yang diketuai Muharram dari Partai Gerindra, juga melakukan kegiatan serupa.
Tapi dalam kunker Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu mengunjungi Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, untuk konsultasi, sekaligus meminta dukungan dalam pembangunan peternakan di provinsi tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015