Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Lembaga Pembangunan Prancis (AFD) mengembangkan pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem eco fishing port atau pelabuhan ramah lingkungan.
"Skema tersebut dilakukan untuk membangun dan memelihara pelabuhan perikanan yang ramah dan berwawasan lingkungan," kata Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Zaini menjelaskan bahwa AFD telah melakukan studi program pengembangan eco fishing port tersebut sejak 2014.
Program tersebut, lanjutnya, telah tercantum pula dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.
"Dengan terbitnya green book ini berarti Ditjen Perikanan Tangkap sebagai Executing Agency dan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selaku implementating agency perlu mempersiapkan kebutuhan untuk ke tahap selanjutnya," kata Zaini.
Ia mengungkapkan pihaknya sudah melakukan peninjauan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan bersama Direktur Kelautan dan Perikanan Bapennas yang akan diproyeksikan sebagai salah satu lokasi proyek.
Menurut Zaini, kedua lokasi tersebut telah memiliki studi kelayakan lingkungan dan siap untuk dilakukan pengembangan.
Pemerintah daerah setempat, menurut dia, juga memberikan dukungan dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan di pesisir selatan dan utara Jawa tersebut.
"PPS Cilacap akan kita proyeksikan dalam kegiatan outer fishing ports development yang menjadi sentra industri energi, pengembangan untuk industri pertanian serta pengembangan untuk industri perikanan. Begitu pula PPN Pekalongan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan onshore sebagai upaya menanggulangi banjir rob yang kerap terjadi di wilayah kecamatan Pekalongan Utara," terangnya.
Dengan adanya pengembangan pelabuhan perikanan diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap.
Selain itu, ujar dia, hal itu meningkatkan pula peluang Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar ikan global yang diperkirakan mencapai 196 juta ton pada 2025.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Skema tersebut dilakukan untuk membangun dan memelihara pelabuhan perikanan yang ramah dan berwawasan lingkungan," kata Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Zaini menjelaskan bahwa AFD telah melakukan studi program pengembangan eco fishing port tersebut sejak 2014.
Program tersebut, lanjutnya, telah tercantum pula dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.
"Dengan terbitnya green book ini berarti Ditjen Perikanan Tangkap sebagai Executing Agency dan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selaku implementating agency perlu mempersiapkan kebutuhan untuk ke tahap selanjutnya," kata Zaini.
Ia mengungkapkan pihaknya sudah melakukan peninjauan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan bersama Direktur Kelautan dan Perikanan Bapennas yang akan diproyeksikan sebagai salah satu lokasi proyek.
Menurut Zaini, kedua lokasi tersebut telah memiliki studi kelayakan lingkungan dan siap untuk dilakukan pengembangan.
Pemerintah daerah setempat, menurut dia, juga memberikan dukungan dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan di pesisir selatan dan utara Jawa tersebut.
"PPS Cilacap akan kita proyeksikan dalam kegiatan outer fishing ports development yang menjadi sentra industri energi, pengembangan untuk industri pertanian serta pengembangan untuk industri perikanan. Begitu pula PPN Pekalongan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan onshore sebagai upaya menanggulangi banjir rob yang kerap terjadi di wilayah kecamatan Pekalongan Utara," terangnya.
Dengan adanya pengembangan pelabuhan perikanan diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap.
Selain itu, ujar dia, hal itu meningkatkan pula peluang Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar ikan global yang diperkirakan mencapai 196 juta ton pada 2025.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021