Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertambangan dan energi, H Gusti Abidinsyah SSos MM mempertanyakan masalah gas elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram.
"Kita perlu tahu apa masalah yang sebenarnya sehingga belangkan ini terjadi kelangkaan dan harga mahal gas elpiji tabung isi 3 kg. Betulkah karena jalan rusak sehingga sulit pengangkutan atau ada hal lain," ujarnya habis menerima pengunjukrasa di Banjarmasin, Senin (22/2).
"Pasalnya Pertamina selalu bilang stok gas elpiji bersubsidi cukup sesuai jatah. Tetapi kenyataannya masyarakat kelimpungan mencari gas dan harga yang mahal tersebut," lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu meminta Pertamina bersama pihak terkait berusaha lebih maksimal lagi terhadap penanganan masalah distribusi, kalau memang betul persediaan mencukupi.
Laki-laki kelahiran Kotabaru, Kalsel Tahun 1965 berbintang Pisces itu juga meminta wartawan memantau persoalan gas elpiji bersubsidi atau "gas melon" (sebutan orang Banjar karena bentuk menyerupai buah melon).
"Tolong teman-teman wartawan pantau keadaan gas melon hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE), apakah kosong. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, tolong laporkan atau beritahu saya," demikian GT Abidinsyah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel H Hormansyah yang juga anggota Komisi III. (Syamsuddin Hasan)
Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel H Hormansyah SH SAg MH berharap, permasalahan gas elpiji bersubsidi jangan terus berulang di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
"Permasalah kelangkaan dan mahalnya harga gas melon bukan hanya pascabencana banjir beberapa waktu lalu. Tetapi selalu terulang hampir setiap tahun," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Semestinya berlajar dari pengalaman yang sudah-sudah harus ada langkah-langkah antisipasi, termasuk kemungkinan terjadi bencana yang tidak terduga," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut yang juga anggota Komisi III.
