Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Kota Banjarmasin H. Muhidin mengatakan, Kota Banjarmasin menjadi salah satu dari sembilan kota/kabupaten percontohan se-Indonesia untuk penanganan pemukiman kawasan kumuh.
Hal tersebut disampaikan Muhidin saat menjadi narasumber pada peluncuran program nasional di Executive Lounge Menteri PPN/Kepala Bappenas Gedung Baru Lantai 2 Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Senin (22/12).
H Muhidin yang didampingi Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin M Amin MT, Kepala Bappeda Kota Banjarmasin H N Fajar Desira serta Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin H A Fanani memaparkan kesiapan kota Banjarmasin dalam penanggulangan pemukiman kumuh.
“Kita siap mendukung program nasional 2015-2019 ini dan menjadi salah satu kota percontohan untuk mencapai target 0 persen permukiman kumuh, bahkan selian itu target 100 persen pelayanan air bersih dan target 100 persen sanitasi pun kita siap,†kata H Muhidin.
Kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah kesempatan dalam meningkatkan komitmen seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bergerak dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia.
Selain Banjarmasin, kota/kabupaten percontohan program nasional penanganan kumuh lainnya adalah Kota Semarang, Makassar, Pekalongan, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Palembang dan Kabupaten Tengarang.
Target 0 persen permukiman kumuh pada tahun 2019 tetuntunya membutuhkan upaya serius dalam memenuhinya, diantaranya adanya percepatan penanganan dengan upaya-upaya inovatif dan dapat menggerakkan seluruh pihak untuk bersama-sama menangani pemukiman kumuh tersebut.
Inisiasi upaya kolaborasi antar sektor baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun dunia usaha perlu segera dilakukan.
Pemerintah, baik pusat ataupun daerah merupakan pihak yang harus siap dalam menghadapi tantangan tersebut.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, Program Nasional Penanggulangan Permukiman Kumuh Nasional 2015-2019 dirancang untuk mewujudkan kolaborasi antar stakeholders dalam program penanganan kumuh./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Hal tersebut disampaikan Muhidin saat menjadi narasumber pada peluncuran program nasional di Executive Lounge Menteri PPN/Kepala Bappenas Gedung Baru Lantai 2 Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Senin (22/12).
H Muhidin yang didampingi Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin M Amin MT, Kepala Bappeda Kota Banjarmasin H N Fajar Desira serta Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin H A Fanani memaparkan kesiapan kota Banjarmasin dalam penanggulangan pemukiman kumuh.
“Kita siap mendukung program nasional 2015-2019 ini dan menjadi salah satu kota percontohan untuk mencapai target 0 persen permukiman kumuh, bahkan selian itu target 100 persen pelayanan air bersih dan target 100 persen sanitasi pun kita siap,†kata H Muhidin.
Kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah kesempatan dalam meningkatkan komitmen seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bergerak dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia.
Selain Banjarmasin, kota/kabupaten percontohan program nasional penanganan kumuh lainnya adalah Kota Semarang, Makassar, Pekalongan, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Palembang dan Kabupaten Tengarang.
Target 0 persen permukiman kumuh pada tahun 2019 tetuntunya membutuhkan upaya serius dalam memenuhinya, diantaranya adanya percepatan penanganan dengan upaya-upaya inovatif dan dapat menggerakkan seluruh pihak untuk bersama-sama menangani pemukiman kumuh tersebut.
Inisiasi upaya kolaborasi antar sektor baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun dunia usaha perlu segera dilakukan.
Pemerintah, baik pusat ataupun daerah merupakan pihak yang harus siap dalam menghadapi tantangan tersebut.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, Program Nasional Penanggulangan Permukiman Kumuh Nasional 2015-2019 dirancang untuk mewujudkan kolaborasi antar stakeholders dalam program penanganan kumuh./e
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014