Ribuan warga Kalsel bakal menerima tiga jenis paket Bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menginstruksikan SKPD terkait agar melakukan pengawasan secara ketat agar Bansos tepat sasaran sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Pemprov Kalsel akan mengawal penyaluran bantuan kepada KPM, dan saya instruksikan kepada SKPD terkait agar bersinergi dan koordinasi dengan stake holder agar bantuan dapat sampai dengan baik ke tangan penerima bantuan,” ungkap Paman Birin di Gedung Idham Chalid Perkantoran Pemprov Kalsel usai mengikuti penyerahan secara simbolis Bansos tahun 2021 secara virtual oleh Presiden Jokowi didampingi Mensos RI serta sejumlah pejabat negara di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Menurut Paman Birin, ada dua jenis Bansos yang disalurkan yakni Bansos reguler dan non reguler. Bansos reguler seperti bantuan program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai serta diskon Token listrik. Sementara Bansos non reguler adalah Bantuan sosial tunai dan BLT Dana Desa.
“Sesuai arahan Presiden, Bansos ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan gizi masyarakat serta menjaga ketahanan daerah di tengah pandemi Covid yang belum berakhir hingga kini,” kata Paman Birin.
Berdasarkan data Dinsos Kalsel jumlah KPM program keluarga harapan di Kalsel pada 2020 sebanyak 91.103 ribu KPM. Sementara Bantuan Sosial Tunai sebanyak 104.242 ribu KPM. Untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 141.658 ribu KPM.
“Untuk tahun 2021, jumlah KPM di Kalsel yang menerima Bansos dari pusat tak jauh berbeda dengan jumlah tahun 2020 kemaren,” kata Kadinsos Kalsel Hj Nuriyani.
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam arahannya secara virtual meminta kepada seluruh kepala daerah mengawasi penyaluran Bansos 2021. “Jangan sampai ada pemotongan bantuan, tolong ini diperhatikan betul agar Bansos ini dapat segera memberikan dampak bagi masyarakat dan ekonomi nasional,” kata Jokowi.
Pada tahun 2021 Pemerintah RI mengalokasi anggaran sekitar Rp 110 trilyun untuk program Bansos.
Program Bansos bertujuan mengatasi dampak pandemi Covid 19 bagi perekonomian masyarakat. “Diharapkan bantuan ini dapat meringankan serta pemicu menggerakkan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat,” kata Jokowi.
Pesan kepada penerima manfaat, Jokowi mewanti-wanti agar uang Bansos jangan dipergunakan untuk beli rokok. “Uang Bansos jangan beli rokok tapi gunakan untuk mengurangi beban hidup keluarga,” pesan Jokowi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
“Pemprov Kalsel akan mengawal penyaluran bantuan kepada KPM, dan saya instruksikan kepada SKPD terkait agar bersinergi dan koordinasi dengan stake holder agar bantuan dapat sampai dengan baik ke tangan penerima bantuan,” ungkap Paman Birin di Gedung Idham Chalid Perkantoran Pemprov Kalsel usai mengikuti penyerahan secara simbolis Bansos tahun 2021 secara virtual oleh Presiden Jokowi didampingi Mensos RI serta sejumlah pejabat negara di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Menurut Paman Birin, ada dua jenis Bansos yang disalurkan yakni Bansos reguler dan non reguler. Bansos reguler seperti bantuan program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai serta diskon Token listrik. Sementara Bansos non reguler adalah Bantuan sosial tunai dan BLT Dana Desa.
“Sesuai arahan Presiden, Bansos ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan gizi masyarakat serta menjaga ketahanan daerah di tengah pandemi Covid yang belum berakhir hingga kini,” kata Paman Birin.
Berdasarkan data Dinsos Kalsel jumlah KPM program keluarga harapan di Kalsel pada 2020 sebanyak 91.103 ribu KPM. Sementara Bantuan Sosial Tunai sebanyak 104.242 ribu KPM. Untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 141.658 ribu KPM.
“Untuk tahun 2021, jumlah KPM di Kalsel yang menerima Bansos dari pusat tak jauh berbeda dengan jumlah tahun 2020 kemaren,” kata Kadinsos Kalsel Hj Nuriyani.
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam arahannya secara virtual meminta kepada seluruh kepala daerah mengawasi penyaluran Bansos 2021. “Jangan sampai ada pemotongan bantuan, tolong ini diperhatikan betul agar Bansos ini dapat segera memberikan dampak bagi masyarakat dan ekonomi nasional,” kata Jokowi.
Pada tahun 2021 Pemerintah RI mengalokasi anggaran sekitar Rp 110 trilyun untuk program Bansos.
Program Bansos bertujuan mengatasi dampak pandemi Covid 19 bagi perekonomian masyarakat. “Diharapkan bantuan ini dapat meringankan serta pemicu menggerakkan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat,” kata Jokowi.
Pesan kepada penerima manfaat, Jokowi mewanti-wanti agar uang Bansos jangan dipergunakan untuk beli rokok. “Uang Bansos jangan beli rokok tapi gunakan untuk mengurangi beban hidup keluarga,” pesan Jokowi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021