Pemerintah menyiapkan 426 juta vaksin COVID-19 untuk sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia agar dapat menciptakan kekebalan komunal (herd immunity).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa, mengemukankan dengan memperhitungkan bahwa 1 orang membutuhkan 2 dosis dan memperhitungkan 'guideline' WHO, kita persiapkan 15 persen cadangan, maka total vaksin yang diperlukan sekitar 426 juta dosis.
"Dari 269 juta warga Indonesia, kalau kita mau mengejar 'herd immunity' usia di atas 18 tahun ada 188 juta, dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, lalu yang pernah COVID-19, kita keluarkan ibu-ibu hamil, dan kita keluarkan yang menjadi ekslusi, yang jadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat," kata Budi.
Menurut Budi, jumlah tersebut adalah angka yang sangat besar dan pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan agar mendapat dosis vaksin yang mencukupi.
Terdapat 5 jalur pengadaan vaksin yang sudah dikerjakan pemerintah, yaitu 4 jalur bilateral dan 1 jalur multilateral.
"Dari 4 jalur bilateral itu kita sudah tanda tangan kontrak dengan Sinovac untuk 125 juta vaksin dan punya opsi menambahkannya, kita juga sudah tanda tangan dengan Novavax untuk 100 juta dosis dan ada porsi yang pasti kita ambil dan ada porsi opsi," tambah Budi.
Ketiga, akan segera ditandatangani kontrak dengan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis vaksin dengan rincian 50 juta dosis bersifat "firm" sebagian opsi.
Pemerintah juga segera melakukan penandatangan kontrak dengan perusahaan BioNtech Pfizer untuk 100 juta dosis dimana 50 juta dosis adalah "firm" dan sisanya opsi.
Finalisasi kontrak dengan AstraZeneca dan Pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari China, 100 juta dari Novavax, yaitu perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca, yaitu perusahaan dari Inggris, 100 juta lagi dari Pfizer sebagai perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika," jelas Budi.
Kesepakatan dengan 4 perusahaan berbeda itu dilakukan untuk menjamin keterjaminan kedatangan vaksin.
"Diharapkan vaksin-vaksin datang secara bertahap ke Indonesia dan segera melakukan penyuntikan ke seluruh rakyat Indonesia, yakni 181 juta yang tadi saya sampaikan, sehingga kita harapkan di awal tahun depan semua proses kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai," kata Budi.
Sedangkan dengan pendekatan multilateral, Indonesia masuk ke dalam kerja sama GAVI COVAX Facility yang memberikan vaksin secara gratis kepada negara-negara anggotanya.
"Angkanya masih bergerak mengenai berapa yang diberikan ke Indonesia, tapi 'range-nya' 3 persen dari populasi, artinya sejumlah 16 juta dosis sampai 12 persen populasi atau 100 juta dosis, karena itu kita buat kontrak dengan 'opsi' dari suplier vaksin supaya ada kepastian pengadaan dari GAVI yang gratis, maka kita tidak perlu ambil dari perusahaan," ungkap Budi.
Artinya, menurut Budi, Indonesia sudah mengamankan sekitar 330 juta dosis secara "firm" dan 330 juta dengan "opsi".
"Sehingga, kita sudah 'secure' 660 juta. Kita ada 'buffer' yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal diuji klinisnya atau tertunda proses 'deliver-nya'," tambah Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa, mengemukankan dengan memperhitungkan bahwa 1 orang membutuhkan 2 dosis dan memperhitungkan 'guideline' WHO, kita persiapkan 15 persen cadangan, maka total vaksin yang diperlukan sekitar 426 juta dosis.
"Dari 269 juta warga Indonesia, kalau kita mau mengejar 'herd immunity' usia di atas 18 tahun ada 188 juta, dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, lalu yang pernah COVID-19, kita keluarkan ibu-ibu hamil, dan kita keluarkan yang menjadi ekslusi, yang jadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat," kata Budi.
Menurut Budi, jumlah tersebut adalah angka yang sangat besar dan pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan agar mendapat dosis vaksin yang mencukupi.
Terdapat 5 jalur pengadaan vaksin yang sudah dikerjakan pemerintah, yaitu 4 jalur bilateral dan 1 jalur multilateral.
"Dari 4 jalur bilateral itu kita sudah tanda tangan kontrak dengan Sinovac untuk 125 juta vaksin dan punya opsi menambahkannya, kita juga sudah tanda tangan dengan Novavax untuk 100 juta dosis dan ada porsi yang pasti kita ambil dan ada porsi opsi," tambah Budi.
Ketiga, akan segera ditandatangani kontrak dengan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis vaksin dengan rincian 50 juta dosis bersifat "firm" sebagian opsi.
Pemerintah juga segera melakukan penandatangan kontrak dengan perusahaan BioNtech Pfizer untuk 100 juta dosis dimana 50 juta dosis adalah "firm" dan sisanya opsi.
Finalisasi kontrak dengan AstraZeneca dan Pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari China, 100 juta dari Novavax, yaitu perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca, yaitu perusahaan dari Inggris, 100 juta lagi dari Pfizer sebagai perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika," jelas Budi.
Kesepakatan dengan 4 perusahaan berbeda itu dilakukan untuk menjamin keterjaminan kedatangan vaksin.
"Diharapkan vaksin-vaksin datang secara bertahap ke Indonesia dan segera melakukan penyuntikan ke seluruh rakyat Indonesia, yakni 181 juta yang tadi saya sampaikan, sehingga kita harapkan di awal tahun depan semua proses kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai," kata Budi.
Sedangkan dengan pendekatan multilateral, Indonesia masuk ke dalam kerja sama GAVI COVAX Facility yang memberikan vaksin secara gratis kepada negara-negara anggotanya.
"Angkanya masih bergerak mengenai berapa yang diberikan ke Indonesia, tapi 'range-nya' 3 persen dari populasi, artinya sejumlah 16 juta dosis sampai 12 persen populasi atau 100 juta dosis, karena itu kita buat kontrak dengan 'opsi' dari suplier vaksin supaya ada kepastian pengadaan dari GAVI yang gratis, maka kita tidak perlu ambil dari perusahaan," ungkap Budi.
Artinya, menurut Budi, Indonesia sudah mengamankan sekitar 330 juta dosis secara "firm" dan 330 juta dengan "opsi".
"Sehingga, kita sudah 'secure' 660 juta. Kita ada 'buffer' yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal diuji klinisnya atau tertunda proses 'deliver-nya'," tambah Budi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020