Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Mokhammad Dadi Aryadi mengatakan, pihaknya sedang mengusahakan untuk bisa mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.
Menurut Dadi, yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Senin setiap kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada inflasi.
Data historis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, kata dia, menunjukkan tekanan inflasi di wilayah Kalimantan Selatan akibat kenaikan BBM hanya berlangsung selama tiga bulan.
"Masyarakat perlu menanggapi kenaikan BBM ini dengan tenang. Apapun langkah yang diambil Pemerintah, tentu telah melalui serangkaian perhitungan yang matang," katanya.
Selain itu, Dadi juga menegaskan bahwa Pemerintah dan instansi terkait melalui wadah TPID akan memberikan perhatian serius pada kemungkinan terjadinya second round effect (dampak tidak langsung) yang lebih dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap harga barang pada umumnya.
Menurut Dadi, TPID Provinsi Kalsel telah mengirimkan surat No.430/01146/Eko tanggal 17 November 2014 ke seluruh TPID kabupaten/Kota se-Kalsel untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi di masing-masing daerah.
Berkaca pada kenaikan harga BBM pada tahun 2005, 2008 dan 2013, khusus untuk Kalimantan Selatan, kemungkinan "first round effect" atau dampak langsung, terlihat pada kategori makanan jadi dan tarif transportasi.
Sementara "second round effect" diproyeksikan akan berdampak pada kelompok bahan makanan (volatile foods).
Kenaikan harga BBM, tambah Dadi, memang menjadi bahan pro dan kontra yang ramai di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kenaikan harga adalah langkah Pemerintah untuk menghemat APBN di sektor subsidi energi yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan bertambahnya uang yang harus mereka sisihkan karena kenaikan harga BBM ini.
Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, tambah dia, tentunya dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat berkat semakin membaiknya infrastruktur, penetapan batas kenaikan tarif angkutan oleh pemerintah, terjaganya persediaan barang-barang dengan lebih baik, serta koordinasi antar SKPD dan instansi terkait yang semakin sinergis. "Upaya pemerintah ini juga perlu didukung oleh pelaku usaha perdagangan," katanya.
Untuk itu TPID Kalsel menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan meminta para pedagang agar tidak mengambil untung terlalu besar dan menghindari spekulasi harga demi kesejahteraan masyarakat Banua.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Menurut Dadi, yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Senin setiap kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada inflasi.
Data historis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, kata dia, menunjukkan tekanan inflasi di wilayah Kalimantan Selatan akibat kenaikan BBM hanya berlangsung selama tiga bulan.
"Masyarakat perlu menanggapi kenaikan BBM ini dengan tenang. Apapun langkah yang diambil Pemerintah, tentu telah melalui serangkaian perhitungan yang matang," katanya.
Selain itu, Dadi juga menegaskan bahwa Pemerintah dan instansi terkait melalui wadah TPID akan memberikan perhatian serius pada kemungkinan terjadinya second round effect (dampak tidak langsung) yang lebih dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap harga barang pada umumnya.
Menurut Dadi, TPID Provinsi Kalsel telah mengirimkan surat No.430/01146/Eko tanggal 17 November 2014 ke seluruh TPID kabupaten/Kota se-Kalsel untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi di masing-masing daerah.
Berkaca pada kenaikan harga BBM pada tahun 2005, 2008 dan 2013, khusus untuk Kalimantan Selatan, kemungkinan "first round effect" atau dampak langsung, terlihat pada kategori makanan jadi dan tarif transportasi.
Sementara "second round effect" diproyeksikan akan berdampak pada kelompok bahan makanan (volatile foods).
Kenaikan harga BBM, tambah Dadi, memang menjadi bahan pro dan kontra yang ramai di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kenaikan harga adalah langkah Pemerintah untuk menghemat APBN di sektor subsidi energi yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan bertambahnya uang yang harus mereka sisihkan karena kenaikan harga BBM ini.
Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, tambah dia, tentunya dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat berkat semakin membaiknya infrastruktur, penetapan batas kenaikan tarif angkutan oleh pemerintah, terjaganya persediaan barang-barang dengan lebih baik, serta koordinasi antar SKPD dan instansi terkait yang semakin sinergis. "Upaya pemerintah ini juga perlu didukung oleh pelaku usaha perdagangan," katanya.
Untuk itu TPID Kalsel menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan meminta para pedagang agar tidak mengambil untung terlalu besar dan menghindari spekulasi harga demi kesejahteraan masyarakat Banua.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014