Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang terdiri atas empat komisi kembali melakukan kunjungan kerja ke luar daerah secara serentak atau bersamaan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin ketika dikonfirmasi, di Banjarmasin, Sabtu membenarkan rencana kunjungan kerja (kunker) tersebut, seraya menyatakan, pihaknya belum bisa mengatur keberangkatan anggota dewan itu bergiliran.
"Memang sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel Oktober lalu, kunker ke luar daerah komisi-komisi dewan dijadwalkan 24 - 26 November 2014," ujar anggota DPRD empat periode tingkat provinsi tersebut.
"Ke depan kita usahakan keberangkan anggota dewan atau komisi-komisi ke luar daerah secara bergiliran, agar gedung DPRD Kalsel jangan sampai koson," lanjut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Namun pimpinan DPRD Kalsel yang menyandang tiga gelar (SH, MH & MKn) itu mengaku tidak hafal tujuan dan materi permasalahan dari masing-masing komisi lembaga legislatif tersebut.
"Kalau tujuan dan materi dari kunker tersebut, mungkin bisa menanyakan kepada masing-masing komisi DPRD Kalsel," demikian Muhaimin.
Sementara Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel H Syahdillah menerangkan, kunker ke luar daerah komisinya pada November ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
"Kunjungan kami ke Kemendagri tersebut, antara lain untuk berkonsultasi atau membicarakan masalah produk hukum daerah," lanjut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel yang bergabung ke Partai Gerindra itu.
Kemudian Ketua Komisi II bidang ekonomo dan keuangan DPRD Kalsel Muharram menerangkan, pada kesempatan kunker ke luar daerah kali ini komisinya akan mendatangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), serta Kementerian Agraria dan Tata Raung Nasional di Jakarta.
"Tujuan kita ke Kemenhut, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional itu, untuk menanyakan permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel yang masih terganjal di tingkat pusat," kata wakil rakyat yang juga berasal dari Gerindra tersebut.
Sedangkan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Bardiansyah dari Partai Golkar merencanakan kunker ke Jawa Timur (Jatim), untuk studi banding masalah yang terkait pekerjaan umum (PU).
Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Harlan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melakukan studi banding ke Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam studi banding Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, salah satu saran ke "Ranah Minang" Sumbar tersebut mau meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djamil Padang.
Sebelumnya atau pada Oktober lalu, komisi-komisi DPRD Kalsel juga melakukan kunker ke luar daerah secara serentak atau bersamaan, sehingga "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) jadi kosong anggota dewan ketika itu.
Dalam kunker perdana ke luar daerah anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019 itu, masing-masing komisi tujan Jakarta, dengan sasaran berbeda sesuai pembidangannya.
Sebagai contoh Komisi I DPRD Kalsel ke Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat yang berada di Ibu Kota Negara tersebut, serta Komisi II ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin ketika dikonfirmasi, di Banjarmasin, Sabtu membenarkan rencana kunjungan kerja (kunker) tersebut, seraya menyatakan, pihaknya belum bisa mengatur keberangkatan anggota dewan itu bergiliran.
"Memang sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel Oktober lalu, kunker ke luar daerah komisi-komisi dewan dijadwalkan 24 - 26 November 2014," ujar anggota DPRD empat periode tingkat provinsi tersebut.
"Ke depan kita usahakan keberangkan anggota dewan atau komisi-komisi ke luar daerah secara bergiliran, agar gedung DPRD Kalsel jangan sampai koson," lanjut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Namun pimpinan DPRD Kalsel yang menyandang tiga gelar (SH, MH & MKn) itu mengaku tidak hafal tujuan dan materi permasalahan dari masing-masing komisi lembaga legislatif tersebut.
"Kalau tujuan dan materi dari kunker tersebut, mungkin bisa menanyakan kepada masing-masing komisi DPRD Kalsel," demikian Muhaimin.
Sementara Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel H Syahdillah menerangkan, kunker ke luar daerah komisinya pada November ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
"Kunjungan kami ke Kemendagri tersebut, antara lain untuk berkonsultasi atau membicarakan masalah produk hukum daerah," lanjut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel yang bergabung ke Partai Gerindra itu.
Kemudian Ketua Komisi II bidang ekonomo dan keuangan DPRD Kalsel Muharram menerangkan, pada kesempatan kunker ke luar daerah kali ini komisinya akan mendatangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), serta Kementerian Agraria dan Tata Raung Nasional di Jakarta.
"Tujuan kita ke Kemenhut, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional itu, untuk menanyakan permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel yang masih terganjal di tingkat pusat," kata wakil rakyat yang juga berasal dari Gerindra tersebut.
Sedangkan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Bardiansyah dari Partai Golkar merencanakan kunker ke Jawa Timur (Jatim), untuk studi banding masalah yang terkait pekerjaan umum (PU).
Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Harlan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melakukan studi banding ke Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam studi banding Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, salah satu saran ke "Ranah Minang" Sumbar tersebut mau meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djamil Padang.
Sebelumnya atau pada Oktober lalu, komisi-komisi DPRD Kalsel juga melakukan kunker ke luar daerah secara serentak atau bersamaan, sehingga "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) jadi kosong anggota dewan ketika itu.
Dalam kunker perdana ke luar daerah anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019 itu, masing-masing komisi tujan Jakarta, dengan sasaran berbeda sesuai pembidangannya.
Sebagai contoh Komisi I DPRD Kalsel ke Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat yang berada di Ibu Kota Negara tersebut, serta Komisi II ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014