Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menilai Pemerintah Provinsi dan empat kabupaten/kota efektif dalam menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel M Ali Asyhar di Banjarbaru, Selasa mengatakan, penilaian itu sesuai hasil pemeriksaan atas kinerja pemerintah daerah dalam penanganan penyakit yang disebabkan virus itu. 

"Kesimpulan hasil pemeriksaan baik Pemprov Kalsel maupun empat kota dan kabupaten cukup efektif dalam penanganan COVID-19 bidang kesehatan," ujar Ali Asyhar yang baru menjabat Kepala BPK Kalsel itu.

Menurut Ali, pihaknya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efektivitas penanganan Pandemi COVID-19 bidang Kesehatan tahun 2020 kepada Ketua DPRD dan kepala daerah pada lima entitas.

Disebutkan lima entitas pemeriksaan dilakukan BPK Perwakilan Kalsel yakni Pemprov Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemkot Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, juga diserahkan LHP kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 kepada Ketua DPRD dan kepala daerah pada tiga entitas yakni Pemprov Kalsel, Pemkab HSU dan Pemkab Tanah Bumbu.

"Pemeriksaan ini merupakan bagian strategi pemeriksaan komprehensif BPK (Audit Universe) dilaksanakan secara serentak pada Semester II 2020 untuk seluruh entitas pusat dan daerah," ungkapnya. 

Sedangkan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemprov Kalsel, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut .

Sasaran pemeriksaan meliputi empat hal yakni penelurusan kasus (tracing), pengujian (testing), perawatan serta sosialisasi edukasi guna mengubah perilaku masyarakat penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. 

Dikatakan, efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020, terlihat dari penyediaan 14 jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19 tersebar di seluruh Kalsel sehingga hasil pengujian cepat. 

Selain itu, penyediaan delapan rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah daerah serta fasilitas karantina/isolasi publik juga memungkinkan upaya treatment dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya mendorong jejaring laboratorium memenuhi standar BSL-2.

Kemudian, belum membuat skenario transmisi wilayah, belum melakukan pemetaan jumlah dan kompetensi SDM, serta belum melakukan upaya penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan dengan gejala ILI/SARI.

Pemkab Tanah Laut juga belum sepenuhnya memiliki rencana aksi mengatasi kapasitas lonjakan dan belum optimal membuat prosedur medis pasien suspect/terkonfirmasi dan pelayanan kesehatan esensial di fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi.
 

Pewarta: Yose Rizal

Editor : Gunawan Wibisono


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020